POPNEWS.ID - DPRD Samarinda mengkritisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2022-2042.
Kritikan ini dilayangkan Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar.
Menurut Anhar, RTRW seharusnya tercantum target yang akan dicapai oleh Pemkot Samarinda untuk memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sementara dalam RTRW Samarinda tidak secara jelas menyebutkan target pemenuhan RTH.
Selain itu, Anhar berpendapat bahwa ketersediaan RTH di Samarinda jauh di bawah standar nasional, yaitu kurang dari 30 persen dari luas wilayah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Makanya sampai sekarang masih banjir, bagaimana tidak dalam pemanfaatan lahannya saja masih banyak yang tidak sesuai,” tegasnya.
RTRW Samarinda sendiri telah disahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Anhar meminta agar Pemkot Samarinda mematuhi ketentuan tentang pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
Ketersediaan RTH sangat mempengaruhi berbagai kegiatan di masa depan, dan rencana pembangunan dalam 20 tahun ke depan.
Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, ketersediaan RTH di Samarinda dapat semakin tergerus, dan berpotensi beralih fungsi untuk keperluan lain.
“Jangan sampai banyak lahan RTH yang telah beralih fungsi, mungkin jadi kawasan perumahan atau semacamnya, itu bisa menjadi penyebab terjadinya banjir," pungkasnya (Adv/DPRD Samarinda)
