POPNEWS.ID - Juru parkir (jukir) liar semakin marak di Samarinda, terlebih lagi di tepian mahakam.
Dengan adanya jukir liar tersebut membuat masyarakat yang berkunjung menjadi resah dan merasa tidak aman.
Pasalnya Jukir tersebut meminta retribusi parkir diawal dan bahkan pengunjung terkadang memakir kendaraan mereka sendiri tanpa dibantu arahan oleh juru parkir yang ada disana, dan sering kali terjadi kehilangan helm pengujung.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengatakan agar masyarakat tetap lakukan apa yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
"Jadi masyarakat tidak usah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diarahkan pemerintah, dan jika ada pemaksaan maka bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib," kata Joha saat dihubungi via telepon pada Sabtu (1/7/2023).
Saat ini pemerintah mempunyai parkir non tunai di setiap tempat yang sudah ditentukan dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.
"Parkir non tunai ini tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik tapi kalau masih ada di temukan jukir liar, ya itu lah harus kita pantau," ucapnya.
Politikus partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta agar masyarakat tidak membayar kepada jukir liar yang belum dibina sesuai ketentuan.
"Masukan kepada pemerintah jika masih ada ditempat-tempat yang perlu di tempatkan Jukir namun belum menempatkan orang untuk menjadi tukang parkir dari Dinas Perhubungan(Disbub), agar bisa memasukan tukang parkir dishub di kawasan," ujarnya.
Ia berharap agar Pemerintah melalui Dishub bisa menepatkan jukir binaan ditempat yang banyak pengunjung agar tidak di manfaatkan oleh oknum jukir liar.
"Makanya ada oknum yang memanfaatkan karena belum adanya orang dari dishub di kawasan tersebut jadi itu yang harus kita tau," ungkapnya.
Joha berpesan untuk pemerintah harus tegas, karena jika tidak tegas bukan hanya 1 tempat saja namun bisa dilakukan di tempat lain.
"Karena jika tidak ada pelaku yang tegas bukan hanya 1 tempat namun bisa saja dilakukan di tempat lain jika tidak ada sanksinya," pungkasnya. (advertorial)
