Dirinya mengaku, akan segera mungkin untuk panggil Perusda, Biro Ekonomi dan ibu Sekda untuk bicara terkait pengelolaan aliran Sungai Mahakam, yang setiap hari dilintasi oleh tongkang batubara.

"Kenapa kita punya jembatan sungai tapi kemudian PAD tidak ada? malah lari ke pusat?," imbuhnya.

Ia juga menduga, jika dibalik itu semua pasti ada oknum pengusaha yang memanfaatkan lengahnya pemerintah daerah.

"Jangan-jangan ini digunakan oknum pengusaha yang tidak melibatkan pengusaha lokal," ucap Tiyo.

"Misalnya saja ada pengolongan kapal pandu, kenapa tidak Perusda ambil alih?," lanjutnya.

Pemerintah daerah memiliki Perusda yang dapat dilibatkan untuk pengelolaan bidang tersebut. 

"Namun faktanya, hingga saat ini belum ada Perusda Kaltim yang dilibatkan dalam pengelolaan alur sungai di daerahnya sendiri," pungkasnya. (advertorial)