"Kami ingin menemukan bagian yang harus diperbaiki dan sistem apa yang harus dibangun tujuan kami adalah menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik ke depannya," jelasnya.

Ia juga berikan tanggapan terkaitsistem pembagian hasil parkir yang dianggap tidak adil dengan pembagian 70-30, yang menurutnya tidak fair.

"Ketika saya tanyakan kepada Dinas Perhubungan ternyata dasar pembagian tersebut merujuk pada daftar lama yang tidak pernah di-update. Hal ini jelas merugikan pemerintah dan masyarakat,"ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola perparkiran ini bukan hanya soal mencari siapa yang salah tetapi lebih pada upaya untuk menciptakan sistem yang transparan dan profesional.

"Kami berharap ini bisa dilakukan secara bertahap. Tidak perlu sampai Wali Kota turun tangan, karena urusan teknis semestinya ditangani oleh staf atau kepala dinas," ujarnya.

Andi Harun mengajak masyarakat untuk bersabar dan percaya bahwa pemerintah kota Samarinda serius memperbaiki tata kelola parkir.

"Kami tidak takut dengan sindiran negatif justru itu menjadi semangat kami untuk bekerja lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)