POPNEWS.ID - Pemabahasan upaya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu topik dalam Debat Publik Kedua Pilkada 2024 yang berlangsung pada 9 November 2024 di Kota Samarinda. 

Debat ini dihadiri Pasangan Calon Wali Kota Samarinda - Calon Wakil Wali Kota Samarinda 02, Andi Harun - Saefuddin Zuhri yang berlangsung di Hotel Mercure yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda 2024.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang dikelola oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A), Kota Samarinda mencatatkan kasus kekerasan yang cukup tinggi, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Data terbaru yang dirilis pada Februari 2024 menunjukkan bahwa Kota Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan kasus kekerasan terbanyak, dengan 57 laporan yang melibatkan 196 korban, 127 di antaranya adalah anak-anak. Lebih mencengangkan lagi, mayoritas korban adalah perempuan, dengan 38 orang mengalami kekerasan seksual, 30 orang mengalami kekerasan fisik, dan 15 orang mengalami kekerasan psikis.

Dalam debat tersebut, calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memaparkan pandangannya terkait upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini harus ditangani dari tiga perspektif utama: regulasi, struktural, dan kultural.

Regulasi 

Andi Harun menilai bahwa regulasi yang ada sudah cukup lengkap. Ia menyebutkan beberapa peraturan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Instruksi Wali Kota tentang perlindungan ini. 

Struktural

Andi Harun menyampaikan lembaga struktural seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di enam kecamatan yang turut menangani isu tersebut. Program-program yang dijalankan kedepan harus di evaluasi secara menyeluruh, termasuk program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak. Ini tidak bisa berjalan hanya di tingkat pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat hingga tingkat RT, LPM, PKK, dan seluruh elemen masyarakat lainnya

Kultural

Andi Harun juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Beberapa langkah yang sudah diambil, seperti pembentukan Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Forum Kekerasan Rumah Tangga di 59 kelurahan, bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kapolresta, dalam pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sudah dilakukan.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Andi Harun menyadari perlunya evaluasi terhadap program-program yang ada, agar lebih efektif dalam melindungi perempuan dan anak. Ia juga menyoroti pentingnya penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan ini.

Salah satu faktor yang dinilai memperburuk situasi adalah dampak pandemi COVID-19. Andi Harun menjelaskan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak sejak pandemi, dengan adanya keterbatasan ekonomi dan perubahan pola hidup akibat kebijakan Work From Home (WFH). Oleh karena itu, penanganan kekerasan ini harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Andi Harun menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi prioritas bersama, dengan melibatkan masyarakat serta kelompok-kelompok yang peduli.

 "Kami berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan kelompok-kelompok yang peduli, untuk mengatasi masalah ini perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama,"pungkasnya.

(Redaksi)