"Ada laporan mengenai dukungan yang tidak semestinya diberikan kepada calon berdasarkan kedekatan politik di Balikpapan," bebernya.

Ia mengatakan bahwa pengalaman dari Pilkada 2020 menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah di Kaltim sering kali diwarnai ketegangan dan perselisihan.

"Proses pemilihan kepala daerah terkadang diwarnai oleh laporan dugaan politik uang dan pelanggaran lainnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, konsolidasi media ini juga mencakup penandatanganan surat perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kaltim dengan Universitas 17 Agustus Samarinda.

Perjanjian ini diharapkan dapat memperluas partisipasi dan dukungan dalam pengawasan pemilu, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dalam proses pemilihan. (*)