Dari informasi yang dihimpun, ketidakhadiran jajaran Pemprov Kaltim di RDP lantaran mengikuti agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Kaltim.

"Kita jadwalkan ulang RDP terkait 21 IUP palsu, karena persoalan ini harus cepat dan tuntas," lanjutnya.

Masa akhir kerja Pansus IP, Udin menegaskan kasus 21 IUP palsu itu bisa segera rampung

Usai bertemu Sekprov Kaltim, Pansus juga akan menjadwalkan bertemu Kapolda Kaltim, terkait siapa nama-nama yang terlibat dalam pemalsuan dokumen perizinan pertambangan itu.

"Kita sebenarnya sudah tahu siapa-siapa saja orang yang terlibat di dalamnya, tapi itu ranah kepolisian untuk menindaklanjuti," tegasnya.

"Kita ingin dengar terkait perizinan itu surat menyurat dibatalkan dan dikroscek, itu yang ingin kita tahu detailnya," pungkasnya. (*)