Jika ditarik ke belakang, kata Trubus, sejumlah nama ikut andil dalam pembiaran warga Tanah Merah menempati zona berbahaya dan status kepemilikan lahannya belum jelas.

Trubus pun turut menyinggung Joko Widodo atau Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga membagikan kartu tanda penduduk (KTP) pada warga Tanah Merah sebagai bagian dari kontrak politik.

Baru kemudian baru diikuti Anies yang menerbitkan IMB kawasan yang sifatnya sementara. Penerbitan IMB itu pun, kata dia, merupakan jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Anies itu sebetulnya hanya sementara untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa tinggal sementara di sana," kata Trubus, Selasa (7/3/2023).

Tak hanya eksekutif, Trubus juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang pasif dalam penyelesaian masalah ini.

Padahal, tugas DPRD adalah sebagai pengawas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "DPRD ini ada juga sebagian para wakilnya berasal dari wilayah itu.

Jadi, memang selama ini mereka (warga Tanah Merah) dipolitisasi oleh mereka-mereka itu dengan janji-janji agar mereka memberikan suara," kata Trubus. (*)