POPNEWS.ID - Jumlah guru Bimbingan Konseling di sekolah negeri di Kaltim ternyata kurang.
Hal ini terungkap kala Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (Abkin) Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengambil contoh di SMKN 15 Samarinda.
Di sekolah ini hanya ada 5 guru BK yang menangani ribuan siswa.
Sekadar informasi, RDP ini turut dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Dalam rapat yang berlangsung Selasa (10/10/2023) ini dibahas eksistensi profesi bimbingan dan konseling dalam upaya pembangunan Indonesia.
Rusman Ya’qub mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait apa yang disampaikan Abkin.
Diantaranya kurangnya jumlah guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah-sekolah negeri.
"Pertama, positioning Guru BK itu di satuan pendidikan selama ini tidak memadai, khususnya di sekolah-sekolah negeri," ujar Rusman, Selasa (10/10/2023).
"Seperti di SMK 15 Samarinda, guru BK hanya lima orang, sementara siswa yang harus dia tangani ribuan.
Kemudian misalnya di SMP 2 Samarinda, guru BK nya cuma 2 sementara siswa yang ditangani ribuan," sebutnya.
Selain minimnya guru BK, Rusman Ya’qub juga menyoroti soal ruangan konseling yang biasanya disediakan pihak sekolah terbilang sempit.
"Kemudian ruang Konselingnya di satuan pendidikan biasaya dikasi ruangan yang sempit yang sudah tidak digunakan untuk kelas," lanjutnya.
Tak hanya itu, persepsi guru terhadap guru BK, seolah-olah seluruh problematika siswa itu harus ditangani guru BK juga menjadi soal.
"Sementara hari ini, modus atau varian problem sosial siswa itu sudah semakin banyak motifnya, dan Guru BK dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya untuk punya kecakapan dalam menangani masalah siswa," bebernya.
Ia pun mengusulkan agar dibuatkan semacam klinik konseling yang dibawah naungannya langsung Dinas Pendidikan.
Hal tersebut bertujuan agar masalah yang sudah tidak bisa ditangani oleh satuan pendidikan maka akan dinaikan ke klinik konseling.
"Menurut saya memang mestinya ada semacam klinik konseling yang dibawah naungannya langsung Dinas Pendidikan sehingga masalah-masalah krusial yang memang tidak bisa ditangani oleh satuan pendidikan maka dia naik ke klinik konseling," pungkasnya. (adv)
