POPNEWS.ID - PDIP menyorot acara konfrensi pers Prabowo Subianto yang berlokasi di Museum Naskah Proklamasi.
Akibatnya, Ketua Umum Gerindra ini pun dilaporkan ke Bawaslu.
Namun, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tak tinggal diam.
PKB yang merupakan koalisi Gerindra membela Prabowo Subianto.
PKB yakin Prabowo Subianto tidak melanggar karena acara itu bukan deklarasi atau kampanye.
"Saya yakin acara itu bukan pelanggaran Pemilu, tidak usah baper.
Itu bukan acara deklarasi apalagi kampanye cuma konferensi pers biasa yang dihadiri tiga Ketum Parpol yang kebetulan statusnya menteri Kabinet, tidak mengundang massa dan tidak ada kampanye," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid, Kamis (17/8/2023).
"Itu acara untuk pendidikan politik bagi masyarakat agar paham dinamika politik yang terjadi," lanjutnya.
Anggota Komisi III DPR ini lalu mengungkit deklarasi Ganjar Pranowo di Batutulis Bogor.
Dia menyebut deklarasi itu bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Coba diingat, ketika acara deklarasi Pak Ganjar di Bogor, Presiden Jokowi ikut hadir, kenapa mereka diam saja tidak bicara simbol dan fasilitas negara.
Lupa ya?" ujar Jazilul.
Senada dengan Jazilul, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga heran lantaran deklarasi Prabowo dipersoalkan.
Dia menyebut jika memang melanggar, harusnya pengelola tempat tersebut tidak memberikan izin.
"Saya tidak paham pastinya seperti apa, tapi kalau memang melanggar, harusnya pengelola tidak memberi izin," ujarnya.
Karena itu lah, Daniel Johan meminta agar pengelola juga dipertanyakan terkait deklarasi tersebut.
Dia juga menilai semangat Prabowo saat itu sebetulnya untuk mengekspresikan semangat kebangsaan.
"Jadi pengelola perlu memberi penjelasan, sementara pihak prabowo semangatnya adalah ekspresi dari semangat kebangsaan, sebagai langkah awal yang mampu membawa harapan bagi masa depan Indonesia," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi capres di Museum Naskah Proklamasi.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan berpolitik harus taat aturan main.
"Ya kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main.
Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya.
Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?" ujar Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
Hasto menyesalkan kejadian tersebut.
Pihaknya berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran yang baik untuk tidak menggunakan tempat yang sakral dan bersejarah untuk kegiatan politik.
"Maka ini sangat disesalkan tapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut.
Dan PDI-Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempt yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis," ungkapnya.
"Sehingga marwah dari museum, apalagi ini museum perumusan naskah proklamasi itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan," lanjutnya. (*)
