POPNEWS.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik bertema “Peran Serta Influencer Mendorong Peningkatan Partisipasi Politik di Media Sosial” pada Selasa (23/9/2025).
Kegiatan itu dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda di era digital.
Bertempat di Arutalla Ballroom, Gedung B, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan dan peserta dari berbagai kalangan, termasuk influencer lokal serta mahasiswa dari perguruan tinggi di Samarinda.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Plt Asisten 1 Kota Samarinda Asli Nuryadin, Plt Kepala Kesbangpol Miftahurrizqa, serta dua anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), yakni Tejo Sutarnoto dan Tri Wahyuni.
Dalam laporan panitia, Plt Kepala Kesbangpol Samarinda, Miftahurrizqa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang sosialisasi sekaligus diskusi terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para influencer terkait pentingnya partisipasi politik di tengah masyarakat.
“Peran influencer sangat signifikan dalam mempengaruhi opini publik, terlebih di era digital seperti sekarang. Karena itu, kami berharap para influencer bisa menjadi agen positif dalam menyampaikan informasi politik yang mencerahkan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Saefuddin Zuhri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia berharap para influencer dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, serta menyampaikan pesan-pesan politik yang edukatif kepada masyarakat.
“Jika yang disampaikan melalui media sosial itu baik, maka tidak hanya akan diterima masyarakat dengan baik, tetapi juga membawa manfaat yang luas. Mari kita bangun ruang digital yang sehat dan bermanfaat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa influencer memiliki kemampuan membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Peran tersebut sangat dibutuhkan dalam membangun dialog publik yang konstruktif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan para pelaku media sosial dalam mendukung terciptanya masyarakat yang melek politik, kritis, dan aktif dalam menyuarakan aspirasinya. (*)