POPNEWS.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara resmi melantik sebanyak 329 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam sebuah upacara yang digelar di GOR Segiri, Senin (29/9).
Pelantikan kali ini meliputi 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 230 Pejabat Administrator dan Pengawas, 7 Pejabat Fungsional, 7 Kepala Puskesmas dan 78 Kepala Sekolah.
Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi maksimal selama satu tahun.
Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berfokus pada dampak pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Integritas itu penting. Kita sudah cukup banyak lembaga pengawas, mulai dari KPK, kepolisian, hingga kejaksaan. Tidak ada alasan lagi untuk bermain-main di wilayah pengadaan barang dan jasa, atau memperlambat pelayanan publik,” ujar Andi Harun.
Andi Harun juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam gaya hidup instan dan mengejar kekayaan pribadi.
Menurutnya, fokus utama pejabat publik harus tertuju pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perizinan.
“Jangan pernah mau kaya secara instan. Tugas kita adalah memperkuat pelayanan publik. Kalau itu dijalankan dengan baik, manfaat ekonominya akan kembali ke masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Harun mendorong penerapan prinsip “the right man on the right job”, dengan penekanan pada kompetensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi.
Setiap pejabat diharapkan memiliki minimal satu keahlian khusus yang benar-benar diimplementasikan dalam tugasnya.
“Dunia terus berubah. Hanya mereka yang profesional dan inovatif yang bisa membawa organisasi ini maju,” tambahnya.
Andi Harun memberikan tenggat waktu adaptasi selama dua bulan pertama bagi pejabat yang dilantik.
Memasuki bulan ketiga, seluruhnya diharapkan sudah dapat “tancap gas” dan mulai menunjukkan kinerja konkret yang berdampak pada masyarakat.
“Kita harus bergerak sesuai anggaran dan kemampuan, tapi dengan hasil yang nyata,” pungkasnya. (*)