POPNEWS.ID — Diskusi publik mengenai program pendidikan gratis “Gratis Pol” di Kalimantan Timur berlangsung dinamis di lingkungan Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026).
Forum yang mempertemukan mahasiswa dan pemerintah daerah itu memunculkan berbagai kritik sekaligus komitmen perbaikan dari pihak Pemprov.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, hadir langsung dalam diskusi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP).
Ia menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program “Gratis Pol” meski menghadapi kritik dari mahasiswa.
Forum tersebut mengangkat tema “Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya” dan dihadiri mahasiswa FISIP, perwakilan BEM KM Unmul, serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Aksi Simbolik Warnai Diskusi
Di tengah jalannya diskusi, sejumlah mahasiswa mengangkat “kartu merah” sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang dinilai belum optimal.
Aksi simbolik itu sempat menyita perhatian peserta, namun tidak mengganggu jalannya forum secara keseluruhan.
Mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap minimnya informasi terkait mekanisme program.
Mereka menilai pemerintah belum maksimal dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut, sehingga banyak mahasiswa tidak mengetahui cara mengakses manfaatnya.
Menanggapi aksi tersebut, Seno Aji mengaku tidak mempermasalahkan bentuk kritik yang disampaikan mahasiswa.
Ia menilai tindakan itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
“Mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan caranya sendiri. Itu hal yang harus kita hargai,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan.
Pemerintah Tegaskan Komitmen
Seno Aji menegaskan bahwa program “Gratis Pol” merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan generasi muda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya.
Ia menekankan bahwa program tersebut lahir dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan menjadi langkah penting dalam pembangunan jangka panjang.
“Kami ingin anak-anak Kaltim bisa kuliah tanpa khawatir biaya. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penyebaran informasi kepada mahasiswa.
Minim Sosialisasi Jadi Sorotan
Berdasarkan dialog yang berlangsung, banyak mahasiswa mengaku belum mendapatkan informasi yang utuh dan valid terkait program “Gratis Pol”.
Kondisi ini memicu kesalahpahaman di kalangan mahasiswa mengenai syarat, mekanisme, dan cakupan program.
Seno Aji menyebut persoalan tersebut sebagai catatan penting bagi pemerintah. Ia menilai kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya kritik dari mahasiswa.
“Kami menerima masukan ini sebagai bahan evaluasi. Sosialisasi memang harus kami perbaiki,” ungkapnya.
Mahasiswa dalam forum itu juga meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan informasi, termasuk terkait alokasi anggaran dan mekanisme distribusi bantuan pendidikan.
Pemprov Siapkan Call Center dan Turun ke Kampus
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana memperkuat sistem sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membentuk pusat layanan informasi atau call center khusus.
Seno Aji menjelaskan bahwa layanan tersebut akan menjadi rujukan utama bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi yang akurat dan cepat.
Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk menghadirkan layanan selama 24 jam.
“Kami akan siapkan call center dengan operator khusus agar mahasiswa tidak bingung mencari informasi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi langsung ke kampus-kampus.
Dari total 22 perguruan tinggi di Kalimantan Timur, seluruhnya akan menjadi target kunjungan tim pemerintah.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan para rektor agar penyampaian informasi dapat menjangkau mahasiswa secara lebih efektif.
Dialog Jadi Jembatan Perbedaan
Diskusi yang berlangsung terbuka tersebut mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan mahasiswa terkait implementasi kebijakan.
Namun, kedua belah pihak sepakat bahwa dialog menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Seno Aji menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi agar setiap kritik dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan.
“Mahasiswa adalah generasi penerus. Aspirasi mereka harus kita dengarkan,” katanya.
Di sisi lain, mahasiswa juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Harapan Perbaikan Implementasi
Melalui penguatan sosialisasi dan peningkatan komunikasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap program “Gratis Pol” dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Momentum dialog ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaatnya.
Ke depan, sinergi antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat implementasi program pendidikan gratis, sehingga tujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi dapat benar-benar terwujud di Kalimantan Timur. (*)
