POPNEWS.ID – Rencana kolaborasi antara tiga kota besar di Kalimantan Timur yaitu, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, untuk memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku bersama menuai beragam tanggapan.
Meski dianggap sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan keterbatasan air bersih di beberapa wilayah, DPRD Samarinda meminta agar proyek ini dijalankan secara hati-hati dengan memastikan pelayanan air bersih di Samarinda sendiri sudah benar-benar merata.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak rencana kolaborasi lintas daerah tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah kota harus memprioritaskan kepentingan masyarakat Samarinda terlebih dahulu.
“Kami mendukung penuh upaya kerja sama ini selama berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Tapi Pemkot harus pastikan dulu, wilayah Samarinda sendiri sudah terlayani secara merata,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (11/11/2025).
Menurut Anhar, masih banyak kawasan di Samarinda yang belum menikmati layanan air bersih secara optimal.
Ia mencontohkan Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran, di mana masyarakat masih sering mengeluh karena pasokan air tidak lancar, terutama pada musim kemarau.
“Samarinda belum sepenuhnya merata distribusi airnya. Contohnya di Bukuan, masyarakat masih sering mengeluh karena pasokan air tidak lancar. Jadi sebelum bicara soal kerja sama antarwilayah, tolong daerah sendiri dibenahi dulu,” tegasnya.
Ia menilai bahwa sebelum bicara ekspansi dan kerja sama dengan daerah lain, pemerintah perlu memperkuat lebih dulu infrastruktur air bersih di wilayahnya sendiri. Salah satunya dengan menambah instalasi pengolahan air (IPA) baru, memperbaiki jaringan pipa yang sudah tua, dan meningkatkan kapasitas distribusi agar tekanan air tidak lagi rendah di sejumlah wilayah.
“Kerja sama ini penting, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat Samarinda. Jangan sampai setelah proyek berjalan, masalah lama seperti air tidak mengalir atau tekanan rendah tetap terjadi,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Daerah yang Sarat Tantangan
Proyek kolaborasi air bersih ini tengah digodok oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) di masing-masing kota. Gagasannya adalah memanfaatkan aliran Sungai Mahakam sebagai sumber air baku utama untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri, terutama di wilayah pesisir Kalimantan Timur.
Balikpapan, misalnya, selama ini mengandalkan Waduk Manggar sebagai pasokan utama air baku. Namun kapasitas waduk tersebut semakin terbatas seiring meningkatnya kebutuhan air bersih di kota industri itu. Kolaborasi dengan Samarinda dan Bontang diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan suplai air di kawasan strategis tersebut.
Dari sisi ekonomi dan tata kelola sumber daya air, proyek lintas kota ini memang dinilai strategis. Namun Anhar mengingatkan agar manfaat finansial tidak menjadi alasan utama yang mengabaikan aspek pelayanan publik.
“Kita boleh bantu kota lain, tapi jangan sampai warga Samarinda justru jadi penonton di rumah sendiri,” katanya mengingatkan.
Politikus ini menilai bahwa kerja sama lintas kota akan efektif hanya jika memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota, menurutnya, tidak boleh sekadar mengejar keuntungan dari kerja sama tersebut tanpa menyelesaikan terlebih dahulu persoalan distribusi air di wilayah sendiri.
“Selain memenuhi suplai air bersih masyarakat, kerja sama ini juga bisa menjadi pemasukan daerah yang cukup menguntungkan bagi Samarinda. Tapi sekali lagi, jangan sampai keuntungan menutupi kewajiban pelayanan,” ucapnya.
Dorongan Perbaikan Infrastruktur dan Pengawasan
Anhar juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses perencanaan proyek ini. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal setiap tahapan agar kolaborasi tersebut tidak menimbulkan ketimpangan baru antarwilayah.
“Kerja sama ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan dalam pendistribusian air bersih. Jangan sampai ambisi regional justru memperlebar kesenjangan layanan publik di kota sendiri,” ungkapnya.
Ia menilai, kerja sama ini berpotensi menjadi langkah positif bila dibarengi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih di Samarinda. Misalnya melalui pembangunan IPA baru di kawasan pinggiran yang selama ini sulit dijangkau jaringan pipa PDAM, serta optimalisasi sistem distribusi agar tekanan air lebih stabil di seluruh kelurahan.
Selain itu, Anhar berharap proyek ini disertai dengan konsultasi publik agar masyarakat mengetahui manfaat dan dampaknya secara langsung. Dengan begitu, kerja sama antardaerah ini benar-benar membawa manfaat nyata, bukan sekadar proyek antarpemerintah.
“Air bersih itu kebutuhan mendasar, bukan barang mewah. Maka Pemkot wajib memastikan semua warga, tanpa terkecuali, bisa menikmati akses yang sama,” tuturnya.
Langkah kolaborasi tiga kota besar di Kalimantan Timur ini sejatinya menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan sumber daya air di tengah meningkatnya kebutuhan industri dan populasi, terutama menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, suara dari parlemen Samarinda menjadi pengingat penting agar ambisi regional tidak mengorbankan hak dasar warga di kota sendiri.
Anhar menegaskan, DPRD akan terus mengawasi agar program ini tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia berharap, setelah proyek kolaborasi berjalan, masyarakat Samarinda bisa benar-benar merasakan manfaat langsung dalam bentuk pasokan air yang lancar dan merata.
“Dengan kerja sama ini diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan minimnya distribusi air bersih yang selama ini menjadi momok. Harus ada hasil yang bisa dirasakan langsung,” pungkasnya.
(Redaksi)