POPNEWS.ID - Program IKN Nusantara di Kalimantan Timur diguncang isu tak sedap.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai Ketua dan wakil Otorita Ibu Kota Negara.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN telah terbit.
Keppres tersebut diterbitkan berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan Dhony Rahajoe, disusul Bambang Susantono, kepada Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu.
Namun, Pratikno mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Dhony Rahajoe dan Bambang Susantono dari Otorita IKN.
"Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga," kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.
Hal ini menuai reaksi dari berbagai politikus nasional.
Apa saja kritikan ke Pemerintah terkait mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe?
Pukulan Telak
Politikus PKS Suryadi Jaya prihatin dengan mundurnya Bambang dan Dhony. Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, pengunduran diri keduanya menjadi pukulan telak untuk Otorita IKN.
Suryadi mengatakan Bambang dan Dhony adalah dua orang yang memiliki peran krusial dalam Otorita IKN.
“Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis pada Senin, 3 Juni 2024.
Apalagi, kata Suryadi, Bambang dan Dhony adalah orang-orang yang memiliki pengalaman luas di bidang tata kota. Contohnya, Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara Dhony juga pernah menjadi pimpinan perusahaan pengembang swasta.
Suryadi menilai penyesuaian yang dibutuhkan pasca pengunduran diri keduanya sebagai ketua dan wakil ketua Otorita IKN akan menambah beban lembaga tersebut. Apalagi, kata dia, perkembangan IKN Nusantara saat ini masih jauh dari target, baik secara fisik maupun finansial
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun,” ucap Suryadi. Padahal, kata dia, investasi yang ditargetkan masuk ke IKN hingga akhir tahun ini mencapai Rp 100 triliun.
Kritik Tajam Hasto
Bambang dan Dhony mengundurkan diri menjelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai mundurnya pejabat Otorita IKN sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang tidak matang.
"Itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sangat disesalkan karena 17 Agustus tidak lama lagi," tutur Hasto di Depok, 3 Juni 2024.
Menurut Hasto, kritik terbesar yang dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi saat segala sesuatu percepatan pembangunan harus dilakukan, namun melupakan aspek lain. "Melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," terang Hasto.
Hasto mengungkapkan pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, di mana struktur tanahnya sangat tidak stabil, bahkan kemampuan mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami penundaan.
"Apalagi ini suatu Ibu Kota Negara. Belum lagi Rakernas mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat," cetus Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN yang sekarang. Alasannya, segala sesuatu muncul sebagai arahan dari pusat yang harus dijalankan, namun tidak membuka ruang perencanaan.
"Secara alamiah harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini, sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang besar, yang membuat yang bersangkutan mundur," kata Hasto.
Target Tinggi
politikus PKB Daniel Johan menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.
“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.
Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.
“Kami sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kami sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita,” ucap dia.
Daniel pun turut menyoroti target Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus mendatang. Daniel menyatakan target tersebut tidak begitu realistis.
Dia berujar target itu mungkin bisa dipenuhi jika hanya untuk sekedar upacara. Namun, Daniel menyampaikan akan sulit untuk memenuhi target kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.
Daniel turut menyampaikan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua dan wakil ketua Otorita IKN.
“Selamat kepada Pak Menteri PUPR dan wakilnya, Bang Raja Juli, selamat mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemetar,” kata Daniel berseloroh. (*)
