POPNEWS,.ID - Usai kelangkaan minyak goreng, Indonesia kini kembali mengalami kelangkaan komoditas lainnya.

Kali ini yang langka adalah solar bersubsidi.

Tak heran, antrean truk untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi terlihat terjadi di semua SPBU.

Di Balikpapan, ratusan sopir truk bahkan berunjukrasa meminta kelangkaan solar subsidi segera di atasi.

PT Pertamina (Persero) saat ini harus menanggung selisih harga jual solar bersubsidi sebesar Rp 7.800 per liter.

Penyebabnya, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalolasikan subsidi Rp 500 per liter.

Harga jual solar bersubsidi dijual Rp 5.150 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi Dexlite sebesar Rp 12.950 per liter.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute mengatakan, jika subsidi basisnya UU APBN, maka pemberian kompensasi juga perlu berbasis regulasi.

“Seharusnya ada payung hukumnya,” kata Komaidi, di Jakarta, Selasa (30/3/2022) melalui keterangannya.

Menurut Komaidi, saat ini yang paling utama adalah masalah kelangkaan solar harus tertangani dulu.

Untuk itu, dia menyarankan agar kuota solar bersubsidi harus ditambah.

“Risiko penambahan kuota sudah jelas, yaitu perlu tambahan subsidi,” kata dia.

Komaidi menilai kelangkaan solar bersubsidi yang berlarut-larut tidak baik untuk stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurutnya, efeknya bisa tidak terduga dan tidak terkendali.

“Dampaknya bisa meluas dan tidak terkendali. Saya kira penting ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati meminta kepada pemerintah segera melakukan langkah strategis untuk mengatur barang subsidi.

Hal ini merupakan persoalan penting karena harga BBM yang dijual Pertamina masih jauh di bawah harga keekonomian.

"Yang disubsidi pemerintah itu fiks hanya Rp 500 per liter.

Sisanya dibayarkan melalui kompensasi yang penuh ketidakpastian.

Pertamina mengeluarkan uang dulu, ini berpengaruh ke cashflow perusahaan," ujar Nicke, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI, Selasa (29/3/2022).

Menurut Nicke, ketika konsumen menemukan perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi yang besar, maka tidak bisa dimungkiri pergeseran atau shifting konsumsi ke produk bersubsidi akan terjadi sehingga pada akhirnya bakal membebani APBN.

"Tapi kan hari ini subsidinya tidak tepat sasaran.

Makanya, hari ini jadi masalah. Solusi permanennya, sebaiknya memang subsidi langsung.

Sehingga tepat sasaran," kata dia.

Untuk menjaga kesehatan bisnis Pertamina, Komisi VII DPR mendesak pemerintah agar segera melunasi utang subsidi yang belum dibayarkan kepada Pertamina yang jumlahnya tembus ratusan triliun.

Desak Pemerintah Bantu Pertamina

Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menuturkan jika pemerintah tidak segera membantu Pertamina maka perusahaan migas plat merah itu akan semakin terbebani.

Apalagi pemerintah juga memutuskan untuk menahan harga BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat yakni Pertalite dan Pertamax.

"Komisi VII mendesak pemerintah agar kompensasi kepada Pertamina yang bernilai Rp100 triliun segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas Pertamina yang dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM nasional," ungkap Eddy dalam RDP.

Komisi VII juga mendesak pemerintah dalam hal ini Dirjen Migas Kementerian ESDM RI agar segera menyiapkan roadmap dan infrastruktur Strategic Petroleum Reserves (SPR) untuk menciptakan cadangan BBM nasional dalam menunjang ketahanan energi nasional.

Komisi VII DPR RI juga sepakat untuk mengusulkan penambahan kuota solar menjadi 2 juta kiloliter (KL) menjadi 17 juta KL dari kuota yang sudah ditetapkan 15 juta KL.

Sementara untuk minyak tanah kuotanya ditambah 100.000 KL menjadi 600.000 KL.

Tambahan kuota akan segera disampaikan kepada pemerintah untuk bisa segera dieksekusi guna menghindari kelangkaan yang berpotensi terjadi jika tidak ada tambahan kuota. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS