POPNEWS.ID - Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelajar SMP di Kecamatan Palaran, Samarinda, kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa tr...
POPNEWS.ID - Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelajar SMP di Kecamatan Palaran, Samarinda, kembali menjadi sorotan publik.
Peristiwa tragis itu bukan sekadar kecelakaan tunggal. Ia mencerminkan krisis yang selama ini dibiarkan, seperti ketiadaan sistem transportasi sekolah yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi pelajar di Samarinda.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa minimnya transportasi pelajar menjadi faktor utama pelajar nekat mengendarai motor, meski belum cukup umur dan belum memiliki SIM.
“Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pelajar. Ketika tidak ada angkutan pelajar, maka anak-anak dan orang tua terpaksa memilih jalan cepat, yaitu membawa motor sendiri,” ujar Hotmarulitua saat ditemui usai rapat koordinasi, Jumat (25/4/2025).
Data yang dipaparkan Dishub menunjukkan kondisi darurat: 427 pelajar terlibat kecelakaan lalu lintas selama 2023 hingga 2025, dengan 320 di antaranya sebagai pelaku aktif.
Angka ini, menurut Hotmarulitua, seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pemangku kepentingan, terutama dalam menghadapi target besar “Generasi Emas 2045”.
“Kalau kita tidak melakukan langkah mitigasi, angka ini akan terus bertambah. Padahal, kita sedang menuju generasi emas 2045,”ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah, termasuk sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat RT, penegakan aturan bagi pelajar yang belum memiliki SIM, serta dorongan agar pemerintah provinsi menyediakan bus sekolah.
Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo, menggarisbawahi pentingnya peran orang tua.
“Jangan sampai orang tua justru jadi penyedia kendaraan bagi anak-anak yang belum cukup umur. Ingat, satu nyawa yang melayang itu terlalu mahal harganya,” katanya.
Selain itu, pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli di sekitar sekolah dan tidak segan memberikan tilang jika ditemukan pelajar mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM.
Sayangnya, hingga kini belum ada komitmen konkret dari pemerintah provinsi terkait penyediaan transportasi pelajar. Padahal, bagi siswa SMA yang menjadi kewenangan provinsi, solusi ini sangat mendesak.
(Redaksi)
