POPNEWS.ID -  Sebagai upaya untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota Samarinda, Andi Harun memiliki komitmen yang tinggi untuk menata perparkiran di KotaTepian.
 
Penataan parkiran juga bertujuan untuk menjaga kenyamanan warga dalam beraktivitas.
 
Untuk itu, segenap upaya pun terus dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) selaku OPD yang mengurus teknis perparkiran di lapangan.
 
Diantaranya, mengalihkan pembayaran parkir dari sistem tunai menjadi non tunai untuk menekan kebocoran PAD.
 
Dishub Samarinda juga merekrut para juru parkir (jukir) dan membinanya agar bisa bertugas dengan baik serta mengikuti arahan dari Pemkot.
 
Terutama untuk bisa melayani warga dengan baik, serta bekerja maksimal untuk mendongkrak PAD.
 
Mereka dijadikan jukir resmi dan dipekerjakan dan dibayar upahnya oleh Dishub Samarinda.
 
Meski kondisi di lapangan belum tertib secara keseluruhan, namun perlahan menunjukkan kemajuan yang sangat berarti.
 
Tak hanya pembayaran dengan sistem non tunai yang hampir dipastikan akan masuk ke kas daerah tanpa ada kebocoran.
 
Tetapi juga berimbas pada tertibnya perparkiran di beberapa titik.
 
Apalagi dengan penindakan tegas yang dilakukan Dishub selama ini berupa aksi gembos ban dan derek disertai dengan denda bagi para pelanggar.
 
Bahkan Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri tidak cukup hanya dengan mendengarkan laporan di atas kertas.
 
Ia telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dengan menemui dan mewawancarai langsung para jukir.
 
Terbaru, Andi Harun mendatangi lokasi parkir di Jalan KH Abul Hasan, Samarinda Kota.
 
Di sana, ia menemukan sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan para jukir.
 
Sehingga di saat itu juga, ia memerintahkan Inspektorat Daerah (Itda) untuk melakukan audit terhadap para petugas dari Dishub yang memang bersentuhan langsung dengan masalah perparkiran.
 
"Saya perintahkan Inspektorat untuk melakukan audit selama sepekan ke depan," tegas Andi Harun.
 
Saat ini, audit dan pemeriksaan masih terus berlangsung.
 
Andi Harun mengaku ada banyak persoalan kompleks terkait perparkiran yang harus diaudit untuk mengungkap kondisi sesungguhnya.
 
Tentu saja bukan untuk tujuan hukum, tetapi lebih kepada orientasi disiplin demi memberikan pelayanan parkir dengan sebaik-baiknya bagi segenap warga kota ini. (*)