POPNEWS.ID - Program internet gratis menjadi jualan andalan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD bila terpilih di Pilpres 2024.

Namun, realistiskah program tersebut?

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengungkapkan untuk menerapkan kebijakan internet gratis ke masyarakat tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia. 

Begitu juga terkait jenis layanan yang dibebaskan biayanya oleh pemerintah.

Penggelaran jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia mayoritas dilakukan oleh perusahaan swasta.

Yang mana layanan internet tersebut dikenakan tarif kepada pelanggan.

"Karena dibangun swasta artinya ada biaya atau tarif yang dikenakan ke pengguna, agar biaya dalam bentuk capex dan opex itu bisa balik modal. 

Bahkan karena komersial, harus ada keuntungan yang didapatkan," ujar Heru

Pendapatan dari penyelenggara internet dan telekomunikasi itu, termasuk kontribusi universal service obligation (USO) itu mencapai Rp 25 triliun. 

Jika internet digratiskan, maka negara mesti bersiap kehilangan pendapatan negara tersebut.

Direktur Eksekutif ICT Institute ini tak menampik kalau kebijakan internet gratis bisa dilakukan. 

Akan tetapi sinyal internet itu tersedia di beberapa tempat saja.

"Hanya saja modelnya adalah Pemda membangun sendiri jaringannya dan akses di ujungnya tetap nyantol ke penyelenggara internet secara berbayar. 

Bakti Kominfo juga memberikan akses internet gratis di beberapa wilayah 3T sebagai CSR-nya," tuturnya.

Hal itu, kata Heru, layanan internet bisa diterapkan pemerintah dengan catatan bahwa jaringan telekomunikasi dan internet tersebut digelar oleh negara.

"Bisa gratis diberikan di tempat-tempat publik seperti alun-alun, sekolah dan kampus, pusat kesehatan, stasiun atau pasar," ucapnya.

Begitu juga lokasinya tidak berada di perkotaan, melainkan sinyal internet gratis ada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), seperti untuk sekolah dan kampus, layanan kesehatan, stasiun, maupun pasar.

"Kalau memang di maksudnya gratis untuk semua orang, ya artinya pemerintah tidak perlu lagi memungut PNBP dan membeli semua jaringan yang dimiliki operator telekomunikasi atau penyelenggara internet, yang nilainya pasti sangat besar," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan program layanan internet gratis itu dalam kampanyenya di Semarang pada 1 Januari 2024 kemarin.

"Aku kasih pilihan mau nggak makan siang gratis atau internet gratis?" tanya Ganjar, dikutip dari detikNews.

"Internet gratis," jawab peserta.

Ganjar mengatakan dirinya juga sempat menanyakan hal serupa saat berkampanye di Boyolali, Jawa Tengah. 

Saat itu, kata Ganjar, peserta yang hadir juga lebih memilih sekolah gratis.

Menurutnya, dengan internet gratis akan lebih membantu kreativitas anak muda. 

Selain itu, kata dia, juga dapat membantu para siswa untuk belajar secara online.

"Maka pada saat itulah kita punya pikiran kita punya mimpi sebetulnya kreativitas anak muda itu terfasilitasi dan jauh bisa dilakukan lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak?" ujarnya.

Anggaran dan Peruntukan Harus Jelas

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan program internet gratis untuk masyarakat membutuhkan persiapan matang, salah satunya terkait anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Disampaikan Sigit, baik itu layanan internet berbasis seluler maupun fixed broadband, dibutuhkan biaya operasional yang mana itu dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi.

"Pertanyaannya mungkin, sejauh mana kesiapan anggaran untuk pembiayaan itu. 

Karena trafik internet kan ada biaya operasionalnya, dan tetap harus dibayar," ujar Sigit

Terkait seberapa besar subsidi yang dianggarkan pemerintah akan program internet gratis, Sigit mengatakan bahwa itu dikalkulasikan dengan layanan mana yang cuma-cuma alias tidak diberikan beban kepada pengguna internet tersebut.

"Iya tinggal dihitung saja. Kan tarifnya sudah ada aturan cost-based (berbasis biaya). 

Apakah berapapun biayanya akan digratiskan, atau kah sampai jumlah tertentu yang digratiskan, dan sebagainya mungkin perlu diperjelas," tuturnya.

Sigit tak menampik kalau program internet gratis bisa terjadi. 

Hanya saja untuk merealisasikannya itu dibutuhkan sumber anggaran yang jelas dan kebijakannya.

"Sumber anggarannya jelas, ya bisa saja. Tergantung objective (tujuan) kebijakannya saja," kata Sigit. (*)