POPNEWS.ID – Dalam langkah penuh tekad, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Sekda Hero Mardanus dan jajaran pejabat daerah, mengunjungi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan perjuangan nyata demi memastikan masa depan pembangunan Samarinda yang lebih baik.
Andi Harun secara langsung menyampaikan aspirasi penting terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia memperjuangkan penambahan alokasi kurang bayar DBH sebesar Rp266,8 miliar untuk tahun anggaran 2025, yang dianggap vital untuk menopang berbagai program pembangunan di Samarinda, terutama mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
“Anggaran DBH ini sangat menunjang kegiatan di daerah. Terlebih Samarinda sebagai ibu kota provinsi, sebagian besar anggaran sekitar 30 persen dialokasikan untuk kegiatan mandatory dari pusat,” tegas Andi Harun.
Ia menambahkan, bila kebijakan pemotongan TKD terus berlanjut, pemerintah pusat diharapkan tidak melakukan pemangkasan secara ekstrem.
“Kita butuh ruang fiskal yang cukup agar kegiatan daerah tetap berjalan, apalagi Samarinda kini masuk dalam Three City Connected bersama IKN dan Balikpapan,” ujarnya.
Menurutnya, penyaluran penuh dana kurang bayar DBH akan memberikan kepastian fiskal dan menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar target pembangunan nasional bisa terwujud secara berkesinambungan,” katanya.
Kunjungan Andi Harun ini diterima langsung Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Sandy Firdaus beserta jajaran.
Menanggapi hal itu, Sandy Firdaus menegaskan bahwa kekurangan pembayaran DBH akan segera disalurkan bila dana telah tersedia. Namun, terkait pemotongan TKD, kebijakan tersebut tidak dapat diubah karena telah disahkan melalui rapat paripurna Badan Anggaran DPR RI.
“Kami hanya menyarankan agar daerah dapat memilah program prioritas dan mengurangi perjalanan dinas,” tutur Sandy.
(*)