POPNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat langkah konkret dalam menangani persoalan banjir yang telah menjadi tantangan menahun di Kota Tepian Mahakam. Melalui sinergi lintas daerah dan kementerian, Wali Kota Andi Harun memastikan arah kebijakan pengendalian banjir kini memasuki tahap baru kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di wilayah perbatasan.
Langkah ini disebut menjadi momentum penting, sebab wilayah Kukar dan Samarinda memiliki keterkaitan sistem aliran air yang saling memengaruhi, terutama di daerah sekitar Bandara APT Pranoto, kawasan yang kerap menjadi jalur limpasan air dari hulu ke hilir.
“Progresnya masih berjalan, dan tadi kami diskusikan dengan DPRD. Alhamdulillah, ada perkembangan baru,” ujar Andi Harun usai rapat koordinasi bersama DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Andi Harun menyampaikan kabar positif dari hasil komunikasi antara DPRD Samarinda dan Bupati Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kukar menyatakan kesediaannya untuk ikut membangun kolam retensi di wilayah perbatasan antara dua daerah tersebut, yang rencananya berlokasi tak jauh dari area Bandara APT Pranoto.
“Pihak DPRD Samarinda sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati Kukar, dan disampaikan bahwa Kukar siap membangun kolam retensi di daerah perbatasan. Ini kabar baik, karena berarti tanggung jawab pengendalian air kini dibagi bersama,” jelasnya.
Kolam retensi itu nantinya berfungsi sebagai penampungan sementara air hujan dan aliran limpasan dari hulu, sehingga dapat memperlambat arus menuju wilayah padat penduduk di Samarinda. Langkah ini dinilai menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di kawasan utara kota.
Selain memperkuat kerja sama dengan Kukar, Pemkot Samarinda juga telah mengajukan sejumlah proposal strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Semua usulan yang kami sampaikan ke Pak Menteri PU itu 100 persen fokus pada pengendalian banjir,” tegas Andi.
Salah satu proyek besar yang tengah diusulkan adalah pembangunan sistem site file di kawasan Sungai Karang Mumus (SKM) dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp900 miliar. SKM sendiri merupakan jalur air utama yang menampung limpasan dari berbagai kawasan hulu di Samarinda dan Kukar.
Selain itu, Pemkot juga merencanakan pembangunan belasan pompa air, rumah pompa baru, dan sejumlah kolam retensi tambahan di beberapa titik strategis, terutama di daerah Bengkuring, Karang Mumus, dan Mugirejo.
“Kita butuh belasan pompa dan rumah pompa tambahan agar air cepat keluar ke sungai besar. Dengan begitu, genangan bisa dihindari bahkan saat curah hujan ekstrem,” tambahnya.
Dalam skala lebih luas, Pemkot Samarinda juga mendorong optimalisasi Waduk Lempake dan Waduk Benanga sebagai dua waduk utama pengendali air. Peningkatan kapasitas tampung di dua waduk tersebut diyakini mampu mengurangi beban aliran air ke wilayah tengah kota.
“Kapasitas waduk kita perlu ditingkatkan agar bisa menampung lebih banyak air dari hulu. Kalau dua waduk ini optimal, limpasan air ke pusat kota akan berkurang signifikan,” ujar Andi.
Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, sementara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda menjalankan program penunjang seperti perbaikan drainase dan penguatan pompa air di wilayah rawan banjir.
“Pemerintah pusat lewat BWS-nya bergerak, provinsi juga aktif, dan kota pun bekerja. Kami berharap semua lingkar kerja ini bisa selaras agar hasilnya terasa langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Meski berbagai proyek berjalan, Andi Harun tidak menampik bahwa banjir masih kerap terjadi di beberapa titik Samarinda. Ia menjelaskan bahwa curah hujan kali ini termasuk ekstrem, bahkan mencapai 193 mililiter per detik, jauh di atas rata-rata normal.
“Kondisi hujan kali ini memang anomali. Data terakhir menunjukkan intensitas hujan mencapai 193 mililiter per detik, sedangkan pada Februari lalu hanya sekitar 180. Artinya, volume air meningkat tajam,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Andi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Samarinda, terutama di wilayah yang masih sering terdampak genangan.
“Saya minta maaf karena penanganan banjir belum sepenuhnya tuntas. Tapi saya pastikan, kami tidak berhenti bekerja. Proyek pengendalian terus berjalan dan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Andi juga menyinggung potensi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat penyelesaian proyek banjir. Ia berharap APBD provinsi 2026 tetap mengalokasikan dukungan untuk Samarinda.
“Kami berharap dukungan dari Pemprov tetap ada. Tahun-tahun sebelumnya bantuan keuangan dan program dari PUPR provinsi sangat membantu, khususnya untuk penanganan sumber daya air,” ucapnya.
Andi menilai bahwa tanpa dukungan lintas level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, hingga kota penanganan banjir tidak akan pernah maksimal.
“Sistem air kita saling terhubung. Tidak mungkin hanya satu level pemerintah yang bisa menyelesaikan persoalan banjir. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.
Kolaborasi antara Samarinda dan Kukar disebut menjadi langkah konkret menuju tata kelola air yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menekan risiko banjir di kawasan perbatasan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem air di seluruh wilayah metropolitan Samarinda Raya.
(Redaksi)