POPNEWS.ID - Stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di semua daerah.
Tak terkecuali di Kutai Kartanegara (Kukar).
Terbaru, Sekertaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memimpin rembuk stunting 2024.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Rabu (27/3/2024).
Kegiatan turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, para Asisten Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), TP PKK Kukar, para kepala perangkat daerah, Gugus Tugas Kukar Idaman, BPJS Kesehatan, para camat se-Kukar, kepala Puskesmas se-Kukar, lurah dan kepala desa selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan se-Kukar, juga para Pendamping Keluarga.
Kegiatan itu mengusung tema 'Penguatan Komitmen Mewujudkan Generasi Emas Kukar Bebas Stunting'.
Dalam kesempatan itu, Sunggono menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kukar.
"Saya yakin bahwa kita akan lebih menguatkan barisan untuk terus berupaya melakukan konvergensi melalui perbaikan struktur maupun prosesnya, mengingat upaya penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kukar," ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, pada saat Rapat Koordinasi Pengarah dan Pelaksana TPPS Pusat tanggal 19 Maret 2024 lalu, menyebutkan bahwa berdasarkan data SKI tahun 2023 prevalensi stunting nasional turun sebesar 0,1% dari tahun 2022 yaitu menjadi 21,5%.
Untuk data provinsi Kaltim terdapat penurunan dari tahun 2022 sebesar 1% menjadi 22,9%.
Data Kukar tahun 2022 sebesar 27,1% sedangkan tahun 2023 belum diekspose.
Diharapkan terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kukar.
Sunggono pun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, seluruh pemangku kepentingan baik lingkup pemerintahan maupun pihak swasta yang telah bekerja keras dan bekerjasama dalam upaya penurunan stunting.
"Saya berharap dalam kegiatan hari ini dapat didiskusikan dan dipastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antar perangkat daerah penanggung jawab layanan serta dengan sektor/ embaga non pemerintah lainnya serta masyarakat," pungkasnya. (adv)
