POPNEWS.ID - Pemkot Samarinda memutuskan menutup kawasan Tepian Mahakam dari Pedagang Kaki Lima ( PKL).

Keputusan Pemkot Samarinda ini menuai beragam reaksi.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha fajal menilai Pemkot Samarinda, harus mencari jalan alternatif apabila para PKL tidak diperbolehkan berjualan di Tepian Mahakam, Senin (26/9/2022).

"Pemerintah juga harus memberikan jalan alternatif apabila di tepian tidak diperbolehkan untuk berjualan, paling tidak ada alternatif suapaya mereka ini bisa juga melaksanakan kegiatannya untuk hidup sehari-hari," ujar Joha saat wawancara.

Joha fajal mengatakan, mengatur PKL di Tepian Mahakam adalah tanggung jawab Pemkot Samarinda.

"Artinyakan pemerintah itu tanggung jawabnya mengatur termasuk juga mengatur para pedagang kaki lima (PKL) di tepian mahakam," ujar Joha fajal.

Menurut Joha fajal, apa yang telah disepakati dan diatur oleh pemerintah harus ditaati dan dilaksanakan.

"Apa yang telah di sepakati dan diatur oleh pemerintah harus ditaati dan dilaksanakan, istilahnya jangan sampai melakukan sesuatu diluar dari pada yang disepakati," Tegas Joha.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang telah di ambil Pemkot sudah memiliki pertimbangan.

"Saya kira langkah yang di ambil pemkot sudah ada pertimbangan-pertimbangan lain, karena pertimbangannya itu sudah pasti akan di perhitungkan dengan kemacetan dan segala macam," ucap Joha

"Makanya kita minta kepada masyarakat agar betul-betul menaati peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah," Tegas Joha

Untuk diketahui, Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam akan dilakukan pada 3 Oktober 2022. (tim redaksi Diksi)