POPNEWS.ID - Persoalan Desa Wadas di Jawa Tengah belum tuntas seperti yang disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Hal ini dibuktikan dengan aksi unjukrasa yang dilakukan sebagian warga Desa Wadas bersama jaringan masyarakat sipil di depan Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024.
Aksi ini merespons Ganjar Pranowo dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu yang menyatakan permasalahan di Desa Wadas, Purworejo telah diselesaikan.
Perwakilan warga Desa Wadas, Siswanto menyampaikan pernyataan Ganjar Pranowo terkait ketua kelompok Gempadewa selaku penentang tambang di Wadas yang telah menerima 11 miliar merupakan pernyataan mengada-ada.
Sampai saat ini, Ketua Gempadewa masih menolak menjual tanahnya untuk pertambangan.
"Sampai saat ini, Ketua Gempadewa bersama ratusan warga Wadas masih konsisten menolak pertambangan di Desa Wadas," kata Siswanto dalam keterangannya pada Rabu (26/7/2023).
Selain itu, Siswanto menambahkan pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan permasalahan di Wadas telah diselesaikan merupakan pembohongan publik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Ia justru menekankan persoalan di Desa Wadas semakin banyak.
Siswanto menyebut baru-baru ini pembukaan lahan untuk membangun jalan pertambangan mengakibatkan banjir lumpur dan longsor.
Sehingga jalan utama desa selama beberapa waktu tidak bisa dilalui.
"Aktivitas pembukaan lahan juga membahayakan keselamatan anak-anak sekolah dan membahayakan masyarakat.
Mengingat lokasi pembukaan lahan hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dasar Wadas," ujar Siswanto.
Siswanto menegaskan, sejak 2018 sampai izin penetapan lokasi (IPL) Bendungan Bener habis pada 7 Juni 2023, warga Wadas masih terus berjuang menolak rencana pertambangan Batu Andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.
Namun, ia menyayangkan penolakan warga Wadas ini tidak pernah didengarkan oleh para pemangku kebijakan, utamanya Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.
"Di tengah penolakan warga dan IPL yang telah habis, pemerintah terus memaksa warga menyerahkan tanahnya dan melanjutkan proyek," ucap Siswanto.
Siswanto mengingatkan penolakan warga Wadas atas rencana pertambangan bukan tanpa sebab. Aktivitas pertambangan, lanjut Siswanto akan menimbulkan dampak sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Menurutnya, dampak-dampak atas rencana pertambangan ini sudah terlihat.
Pertama, hubungan sosial antar warga menjadi tidak harmonis sebab politik adu domba dari pemerintah yang terus dilakukan demi mulusnya pembebasan tanah.
Kedua, dampak lingkungan dari aktivitas pembukaan lahan untuk pembuatan jalan tambang dari Bendungan ke Wadas sudah terjadi seperti longsor, banjir lumpur, kebisingan akibat aktivitas alat berat, penurunan kualitas udara akibat debu, penurunan kualitas air akibat rusaknya sumber mata air.
"Ini menandakan bahwa rencana pertambangan di Wadas minim perencanaan," ucap Siswanto.
Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar mengakui menjadi sasaran kritik lantaran proyek pembangunan Bendungan Bener di Wadas.
Ganjar merasa perkara itu dituntaskan setelah membayar ganti rugi Rp 11 miliar yang diterima kelompok warga yang kontra proyek tersebut.
Ganjar mengatakannya di hadapan wali kota se-Indonesia ketika menghadiri Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7/2023). (*)
