POPNEWS.ID - Berita tentang Presiden Jokowi berambisi memerpanjang masa jabatan menjadi tiga periode kembali mengemuka.
Hal ini diungkap Adian Napitupulu yang menyinggung ihwal keretakan hubungan Megawati dan Jokowi.
Pernyataan Adian Napitupulu terkait permintaan Jokowi untuk 3 periode ini langsung menjadi ramai, apalagi setelah Gibran secara resmi muncul sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Namun, pernyataan Adian Napitupulu soal permintaan Jokowi pada Megawati tersebut dibantah Puan Maharani, Ketua DPP PDIP.
Hubungan Megawati dengan Jokowi setelah Gibran yang notabene kader PDIP tetapi menjadi cawapres Prabowo yang diusung Gerindra dengan koalisi parpol lainnya ramai menjadi sorotan.
Menurut Adian Napitupulu, keretakan hubungan Megawati dengan Jokowi dimulai ketika permintaan 3 periode ditolak PDIP.
Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menepis kabar persoalan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.
Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan ingin jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang.
"Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Puan lantas menegaskan bahwa di Indonesia, tidak ada mewajarkan penambahan masa jabatan presiden.
Sebab, ia menyatakan bahwa jabatan presiden sudah dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dua periode yang lamanya 5 tahun setiap periode.
"Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode," ujar dia.
Lebih lanjut, Puan ditanya pendapatnya terkait Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Menurut dia, dengan diputuskannya gugatan terkait batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK), putra sulung Presiden Jokowi itu punya hak maju dalam pilpres.
"Mas Gibran kan punya hak untuk bisa maju ikut dalam kontestasi karena setelah keputusan MK yang menyatakan bahwa di bawah 40 tahun boleh maju, asal kan pernah menjabat sebagai kepala daerah," ujar dia.
"Artinya semua orang yang kemudian pernah menjadi kepala daerah atau sejak menjabat sebagai kepala daerah, kalau memang ada kesempatan mempunyai hak untuk maju kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan parpol, ya memang sudah bisa maju," papar Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan oleh hal sederhana.
Menurut Adian, persoalan bermula dari PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi.
Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian Napitupulu.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing.
Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi. (*)
