POPNEWS.ID - Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan tak tinggal diam atas pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut kembali mengkritik cara kerja Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Luhut mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sebenarnya tak efektif.
Selain itu, lanjut Luhut, OTT KPK justru membuat citra buruk bagi Indonesia.
Dirinya meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat OTT terkait pidana korupsi tidak lagi terjadi.
Luhut lebih mendorong transformasi digital dalam pemberantasan korupsi dan perlu dilakukan lebih masif.
Luhut menyampaikan kritikannya tersebut saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.
"OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
"Tapi kalau kita digital live siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap," kata Luhut lagi, dilansir YouTube Kompas TV.
"Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya tak bisa main-main."
Kritikan Luhut pun didengar oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan pejabat lembaga anti-rasuah yang lain.
Firli saat itu terlihat sibuk menghadap ponselnya, sedangkan pejabat KPK yang lain tampak tersenyum mendengar kritikan dari Luhut.
Eks penyidik KPK, Novel Baswedan, menanggapi soal pernyataan Luhut yang tak setuju dengan OTT KPK.
Novel pun tak setuju dengan pernyataan Luhut soal OTT KPK malah membuat negara Indonesia bercitra buruk.
“Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya,” kata Novel Baswedan, Selasa (20/12/2022).
Novel mengatakan, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan tiga pola secara bersamaan.
Yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.
Novel Baswedan justru menilai bahwa KPK saat ini cenderung kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri.
Hal itu pula yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif.
“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar,” sambung dia.
Hal itu pun berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat internasional dapat dengan mudah mencari kabar terkait tingkat korupsi di suatu negara.
“Saya mengetahui hal tersebut karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti korupsi di Malaysia yg dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” tuturnya. (*)
