POPNEWS.ID - Pemprov NTB ikut memutar otak agar gelaran MotoGP Mandalika berjalan sukses.
Satu diantaranya dengan mengupayakan agar tiket MotoGP ludes terjual.
MotoGP Mandalika bakal digelar 18-20 Maret 2022.
Namun, penjualan tiket hingga Rabu (2/3/2022) baru mencapai 22.300 lembar.
Menanggapi itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Lalu Gita Ariyadi mengeluarkan surat edaran (SE) yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di NTB membeli tiket MotoGP Mandalika.
SE itu kemudian mendapat sorotan dari masyarakat. Menyoal kebijakan itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah angkat bicara.
Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
"Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan discount 10 persen.
Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses, sehingga menyampaikan berita ini ke publik.
Ini berita belum final," ujarnya, Kamis (3/3/2022).
Pria yang kerap disapa Bang Zul ini menambahkan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan penyelenggara MotoGP Mandalika, khususnya terkait harga tiket bagi masyarakat lokal NTB.
"Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN, tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh discount yang jauh lebih besar dari 10 persen.
Sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan," ucapnya.
Saat dimintai keterangan, Sekda NTB Lalu Gita Ariyadi tidak memberikan komentar banyak.
Dikatakannya, kebijakan tersebut masih pada proses pembahasan.
Untuk mendongkrak penjualan tiket MotoGP Mandalika, Pemprov NTB melakukan strategi penjualan dengan pemetaan di seluruh daerah NTB.
“Dengan asumsi jumlah penduduk Pulau Lombok ada 3,5 juta maka satu persen dari itu 35 ribu diharapkan bisa menyaksikan perhelatan MotoGP ini,” ungkap Sekda NTB Lalu Gita Ariyadi, dalam konferensi pers penyelenggaraan MotoGP Mandalika secara daring, Selasa (1/3/2022).
Target 35.000 tiket ini didistribuskan ke dalam sepuluh klaster penjualan tiket MotoGP.
Sebanyak 4.000 tiket kepada ASN yang oleh Pemprov NTB diwajibkan untuk menonton. Lalu, untuk klaster kota maupun kabupaten se-NTB melalui bupati dan walikota ditargetkan 16.000 tiket.
Kemudian, klaster kapolda dan kapolres di NTB beserta mitra-mitranya ditargetkan dapat menjual sejumlah 2.000 tiket.
Sedangkan, klaster danrem, danlanal, danlanud di NTB dan instansi vertikal daerah ditargetkan sejumlah 2.000 tiket.
Klaster BUMN, perbankan, guru dan pelajar masing-masing sebanyak 2.500 tiket. Untuk klaster asosiasi profesi seperti Kadin, asosiasi kontraktor, dan konsultan ditargetkan 2.000 tiket.
Sementara itu, klaster ustaz dan para santri yang dikoordinasi oleh Kementerian Agama sebanyak 500 tiket.
Terakhir, masyarakat umum melalui paguyuban sebanyak 1.500 tiket.
“Sehingga 35 ribu tiket ini nah mudah-mudahan pada saatnya nanti akan terjual seiring perjalanan waktu yang saat ini kami terus lakukan konsolidasi,” tutur Lalu Gita. (*)
Ikuti informasi lainnya di GOOGLE NEWS
