POPNEWS.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tiap pergantian tahun ajaran kerap kali menyisakan persoalan.

Termasuk dengan sistem zona zonasi.

Beragam persoalan saat PPDB ini kembali diingatkan DPRD Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan sistem zonasi masih banyak dikeluhkan warga setempat.

“Terutama untuk tingkat SMP/MTS sederajat, karena jumlah sekolah masih terbatas di beberapa wilayah,” ujar Puji belum lama ini.

Lanjut dipaparkannya, keluhan yang dia dapatkan itu kebanyakan saat menggelar reses di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. 

Beberapa orangtua siswa mengakui anaknya ada yang tidak lolos dalam seleksi zonasi, di beberapa sekolah. 

Sedangkan di kawasan itu tidak ada sekolah khususnya negeri yang menjadi incaran masyarakat, lantaran biayanya lebih murah. 

“Di Jalan Pemuda dan daerah Temindung juga, disana tidak memiliki SMP Negeri,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini. 

Sehingga ia pun berharap Disdikbud Samarinda perlu mengkaji lagi sistem zonasi untuk PPDB tahun 2023 mendatang. 

Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan bahwa anaknya tidak bisa atau sulit lolos di sekolah negeri. 

“Harapannya setiap tahun selalu ada pembangunan sekolah, terutama di beberapa jalan yang tidak memiliki sekolah negeri,” tutup Puji. (Advetorial)