POPNEWS.ID - Jokowi akan mengisi pos Dewan Pertimbangan Agung atau DPA usai lengser dari kursi Presiden.
Keyakinan ini diungkapkan loyalis Jokowi, Maruarar Sirait.
Maruarar yang kini jadi kader Gerindra meyakini, Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan Jokowi di kursi DPA.
“Saya berdoa. Saya yakin. Saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden,” kata Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Eks politikus PDIP ini mengklaim Jokowi orang yang paling pantas menjadi anggota DPA di era presiden terpilih Prabowo.
Sebab, kata dia, Jokowi dengan Prabowo punya hubungan yang luar biasa baik.
Namun demikian, Maruarar menegaskan, status anggota DPA itu ke depannya bukan untuk mengawasi pemerintahan.
“Memberikan pertimbangan. Itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada Prabowo. Saya rasa itu posisi DPA,” katanya.
Diketahui, Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi tersebut dibawa ke sidang paripurna seperti dikonfirmasi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada Selasa, 10 Juli 2024.
Nantinya, status dewan pertimbangan ini akan beralih dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara sehingga akan berkedudukan sejajar dengan presiden.
Berdasarkan Pasal 9 draf revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui keputusan presiden (keppres).
Isu Jokowi menjadi penasihat Prabowo beberapa kali mencuat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat mengusulkan Dewan Pertimbangan Agung kembali diaktifkan.
Lembaga ini, kata Bamsoet, bisa menjadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo.
Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons usulan Bamsoet ini saat sesi wawancara cegat di kompleks DPR/MPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, padan Ahad, 12 Mei 2024.
Soal kemungkinan Jokowi menjadi penasihat Prabowo lewat DPA, Muzani mengatakan saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang sejajar dengan presiden seperti mau kembali ke era Orde Baru.
Setelah amandemen 1999-2022, level Wantimpres diubah tidak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya hanya memberi saran.
“Kalau kita mau objektif menganalisisnya dari aspek hukum tata negara, pertanyaannya adalah apa wewenangnya? Apa yang membuat dia harus menjadi komisi independen tersendiri yang harus selevel presiden, DPR, dan lain lain,” kata Bivitri. (*)
