POPNEWS.ID - DPRD Samarinda menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda berkonsultasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini bertujuan mengatasi persoalan belum meratanya fasilitas pendidikan di Samarinda.

Terutama infrastruktur gedung sekolah.

Alhasil, persoalan kerap muncul saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Lantaran kapasitas sekolah yang tak mencukupi, dan sebarannya tak merata.

Sekretaris Komisi IV Deni Hakim Anwar mengatakan tidak semua wilayah di Kota Tepian terdapat fasilitas pendidikan.

Sehingga banyak orangtua kesulitan mengakses pendidikan untuk anaknya yang dekat dari rumah hunian mereka. 

“Ada saja anak-anak yang mendaftar di sekolah tedekat, namun karena kuota sekolah terbatas sehingga tidak lolos. 

Sedangkan di jalan tersebut tidak ada sekolahnya, hal inilah yang masih sering dikeluhkan masyarakat,” ungkap Deni, Rabu (16/11/2022). 

Politikus Partai Gerindra itu menerangkan kalau salah satu solusi yang harus coba ditempuh Disdik Samarinda yakni dengan cara berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan di pusat. 

Untuk menemukan solusi pembangunan sekolah baru di beberapa ruas jalan yang tidak memiliki sekolah terutama SMP. 

“Karena anggaran daerah kita terbatas, Dinas Pendidikan perlu berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan agar bisa mendapat bantuan,” tuturnya.

Ia mengakui hingga saat ini pembangunan sekolah di Ibu Kota Kaltim saat ini memang belum merata. 

Sehingga ada saja warga yang mengeluhkan tidak adanya sekolah yang berdiri di sekitarnya, namun saat pendaftaran zonasi tidak lolos lantaran kuotanya juga terbatas. 

“Meskipun dari mandatorinya 20 persen anggaran untuk pendidikan, namun kalau hanya dari APBD tidak akan cukup untuk membangun sekolah setiap tahunnya. 

Inilah penting bagi dinas pendidikan untuk melakukaan koordinasi dengan pusat,” pungkas Deni. (advetorial)