POPNEWS.ID - Kamis (27/7/2023), Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menggelar kegiatan Road To World Water Forum 10th (Susur Sungai Dan Bersih-Bersih Sungai).

Kegiatan ini digelar di Pangkalan GMSS SKM Jalan Abdul Muthalib Samarinda.

Dalam kegiatan itu, turut hadir  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Nanda sapaan Akrab Kadis PUPR-Pera Kaltim mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini guna menjaga kebersihan sungai.

"Kita mensupport dan mengapresiasi kegiatan ini karena memang tujuannya untuk menjaga bagaimana sungai itu bisa lestari, bersih, dan bermanfaat," kata Nanda saat ditemui awak media, Kamis (27/7/2023).

Guna menjaga kebersihan sungai, Nanda mengatakan, diperlukan kerja sama dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Kota Samarinda.

"Karena untuk menjaga sungai itu sumber daya air lainnya itu tidak cukup hanya pemerintah saja. Perlu dibantu banyak peran serta masyarakat," ujar Nanda.

Ia mengatakan, untuk menjaga kebersihan sungai diperlukan kedisiplinan dari masyarakat untuk lebih sadar tidak membuang sampah ke sungai.

"Karena sehari-harinya yang membuat kotor sungai itu ya aktifitas dari masyarakat itu sendiri, sehingga kalau ini tidak diterapkan atau tidak dibentuk kedisiplinan itu menjaga kebersihan sungai maka akan sia-sia usaha kita untuk membuat sungai ini bersih dan sehat" jelasnya.

Diketahui sejak 2019 lalu, upaya normalisasi sungai terus dilakukan.

Kegiatan normalisasi sungai ini diinisiasi Pemkot Samarinda bekerja sama dengan BWS Kalimantan dan Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR Kaltim

"Semenjak 2019 itu kita jalin kerja sama yang diinisiasi oleh pemkot pada saat itu kita kumpulkan Pemkot dan BWS untuk menangani Karang Mumus bersama-sama," ungkapnya.

Lebih lanjut Nanda membeberkan porsi normalisasi sungai tepatnya di Sungai Karang Mumus Samarinda yang dilakukan Pemkot, Dinas PUPR Kaltim, dan BWS Kalimantan IV.

"Porsinya normalisasi sungainya ditangani pemerintah provinsi kaltim dan kemudian masalah sosialnya ditangani oleh pemkot dan penurapannya ditindaklanjuti oleh BWS Kalimantan," pungkas Nanda. (*)