Minggu, 6 Oktober 2024

Kabar Trending

Fakta Baru Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Ada Kontrak Politik Jokowi dan Anies Baswedan

Rabu, 8 Maret 2023 14:8

SUASANA SAAT KEBAKARAN - Tangkapan layar video warga panik saat kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam/ Foto: Twitter (Istimewa)

POPNEWS.ID - Kebakaran dahsyat Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara diseret ke isu politis.

Diketahui, banyak nyawa melayang dalam kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023).

Lokasi depo BBM yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga setempat dipersoalkan.

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun terseret dalam tragedi ini.

Pada 2021, Anies menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara.

IMB itu disebut memiliki jangka waktu selama tiga tahun. Anies turut disalahkan atas kebakaran yang telah menelan korban jiwa ini karena dianggap mengabaikan status kepemilikan lahan di kawasan yang dinilai sebagai zona berbahaya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kebakaran yang menelan korban jiwa itu tidak sepenuhnya kesalahan gubernur sebelumnya.

Jika ditarik ke belakang, kata Trubus, sejumlah nama ikut andil dalam pembiaran warga Tanah Merah menempati zona berbahaya dan status kepemilikan lahannya belum jelas.

Trubus pun turut menyinggung Joko Widodo atau Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga membagikan kartu tanda penduduk (KTP) pada warga Tanah Merah sebagai bagian dari kontrak politik.

Baru kemudian baru diikuti Anies yang menerbitkan IMB kawasan yang sifatnya sementara. Penerbitan IMB itu pun, kata dia, merupakan jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Anies itu sebetulnya hanya sementara untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa tinggal sementara di sana," kata Trubus, Selasa (7/3/2023).

Tak hanya eksekutif, Trubus juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang pasif dalam penyelesaian masalah ini.

Padahal, tugas DPRD adalah sebagai pengawas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "DPRD ini ada juga sebagian para wakilnya berasal dari wilayah itu.

Jadi, memang selama ini mereka (warga Tanah Merah) dipolitisasi oleh mereka-mereka itu dengan janji-janji agar mereka memberikan suara," kata Trubus. (*)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
POPentertainment