POPNEWS.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun memimpin langsung evaluasi pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di ruang rapat Mangkupelas Balaikota, Kamis (2/2/2023).
Andi Harun mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang ditawarkan untuk menjadi kegiatan KPBU.
Proyek-proyek itu di antaranya adalah pembangunan RSUD Inche Abdoel Moeis menjadi rumah sakit internasional, Penerangan Jalan Umum (PJU), Pariwisata Mahakam, dan Skytrain.
"Jadi kita tadi hanya evaluasi ke dalam saja dari kegiatan hingga laporan dan juga tim simpulnya," kata Andi Harun saat ditemui usai evaluasi.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini juga meminta agar pembangunan rumah sakit dipercepat.
"Saya minta juga untuk deteksi harga perkiraan sendiri berapa, kemudian total investasi, dan segala perhitungan secara tepat dan benar,"ujarnya.
Diketahui, dalam agenda evaluasi itu diikuti pula oleh Tim KPBU untuk PJU, Tim KPBU untuk RSUD serta Tim KPBU untuk Sapras Pariwisata.
Lebih lanjut, AH menjelaskan bahwa ada dua yang sedang diproses, yaitu Rumah Sakit dan PJU.
Sementara untuk Skytrain, ada beberapa hal yang harus dilakukan, sedangkan untuk jalur Mahakam masih belum bergerak.
"Saya minta disinkronkan dengan rencana pembangunan teras Kota Samarinda. Jadi antara pembangunan fisik dengan kegiatan pariwisata mahakamnya dari Disporapar setelah itu kita akan tawarkan ulang," pungkasnya.
Diketahui, Pemkot Samarinda saat ini sedang dalam tahapan untuk lakukan kerjasama dengan badan usaha.
Proyek-proyek itu adalah terkait penerangan jalan umum (PJU) guna mengatasi permasalahan atas kondisi PJU di Kota Samarinda seperti kurang memadainya jumlah PJU di beberapa ruas jalan; rusaknya PJU eksisting contohnya tidak tersedianya lampu pada tiang PJU ataupun lampu tidak beroperasi; serta pencahayaan PJU yang dirasa belum standar atau sesuai.
Kemudian untuk bidang kesehatan, diagendakan RSUD Inche Abdoel Moeis menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan Bertaraf Internasional dengan skema KPBU.
RSUD Inche Abdoel Moeis milik Pemerintah Kota Samarinda, memiliki wilayah jangkauan pelayanan yang berpotensi menjadi rujukan regional Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
(Advetorial)
