POPNEWS.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menyisakan persoalan.

Salah satunya ketersediaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri.

Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ahmat Sopian Noor.

Sopian mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesulitan yang dialami beberapa siswa dalam menemukan sekolah di dalam zonasinya.

Meskipun Samarinda terus mengalami kemajuan, kota ini masih kekurangan gedung SMP di beberapa kecamatan yang padat penduduk.

Situasi ini, menurut Sopian, memaksa siswa untuk mencari SMP di zona lain.

Akhirnya memicu masalah zonasi dan kesulitan akses pendidikan.

“Kita tahu bahwa aturan mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun realitas di lapangan menunjukkan kekurangan yang signifikan,” ujarnya, Kamis (4/7/2024)

Alokasi dana tersebut, lanjut Sopian, juga mencakup gaji pegawai.

Sehingga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pendidikan di lokasi-lokasi seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir.

Ahmat Sopian mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.

“Kami berharap Pemkot Samarinda bisa lebih serius menangani masalah pendidikan ini, terutama dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan,” pungkasnya. (*)