POPNEWS.ID - Pernyataannya ini merespons kasus sengketa upah pekerja proyek Teras Samarinda Tahap I, yang disebabkan oleh perusahaan kontraktor n...
POPNEWS.ID -
Pernyataannya ini merespons kasus sengketa upah pekerja proyek Teras Samarinda Tahap I, yang disebabkan oleh perusahaan kontraktor non-kooperatif dari Jakarta.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kota agar lebih selektif dalam memilih kontraktor ke depan.
“Perkaya saja kontraktor lokal ke depannya,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Andriansyah mendesak agar kontraktor yang menangani proyek Teras Samarinda di bawah PT Samudra Anugrah Indah Permai segera masuk daftar hitam (blacklist) agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga menegaskan bahwa sebelum proyek diberikan, pemerintah harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang perusahaan kontraktor guna memastikan profesionalisme dan tanggung jawab mereka terhadap hak pekerja.
Selain meminta blacklist bagi kontraktor bermasalah, Andriansyah juga mendorong dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah upah pekerja yang tertunda.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (27/2/2025), muncul usulan untuk menganggarkan pembayaran gaji pekerja dalam APBD Perubahan.
Namun, ia menilai langkah ini terlalu lama dan mengusulkan pembayaran dilakukan sebelum Lebaran.
“Kalau harus nunggu APBD Perubahan, itu terlalu lama. Kalau bisa, selesaikan sebelum Lebaran. Kalau memang harus dengan sumbangan, ayo kita usulkan urunan supaya masalah ini cepat selesai,” tegasnya. (adv)
