POPNEWS.ID - Pemkot melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda menggelar seminar "Peningkatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, dan Sosial".
Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemkot Samarinda untuk terus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Samarinda.
Kegiatan itu berlangsung di Five Hotel Samarinda, pada Rabu (9/10/2024).
Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga sosial.
Seminar itu dihadiri para aktivis, tokoh perempuan, dan sejumlah organisasi masyarakat serta anggota DPRD Samarinda Sri Puji Lestari.
Diskusi itu untuk mengurai berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, khususnya dalam kancah politik dan hukum.
Dalam kesempatan itu, Kepala DP2PA Samarinda Ibnu Araby dalam sambutannya seusai mengukuhkan Forum Puspa Bungah Gerecek sekaligus membuka seminar, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masyarakat.
Ibnu Araby menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah langkah fundamental untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.
Dengan demikian, perempuan bisa meningkatkan kepercayaan diri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota.
“Kita harus memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam politik. Hak untuk memilih, dipilih, dan bahkan menduduki posisi kebijakan publik serta kepemimpinan politik harus dijamin sepenuhnya,” ujar Ibnu Araby.
Ia menyampaikan meskipun konstitusi menjamin hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, kenyataannya masih banyak hambatan yang menghadang perempuan di bidang politik. Faktor seperti diskriminasi gender, stereotip, kekerasan politik, serta rendahnya kesadaran politik dan pendidikan di kalangan perempuan menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Menurut Ibnu Araby, langkah strategis seperti pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan, serta upaya penghapusan diskriminasi gender di berbagai sektor, merupakan solusi penting yang harus terus didorong.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen untuk memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan kebijakan publik.
Selain politik, Ibnu Araby menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menegakkan negara hukum. Meskipun peran perempuan diakui, ia menegaskan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
“Perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan tegaknya negara hukum. Namun, minimnya keberpihakan hukum terhadap perempuan dalam berbagai kasus menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan,” pungkasnya. (*)
