POPNEWS.ID - Ancaman kekurangan penduduk membuat China mengubah kebijakan kependudukan.

Otoritas kesehatan di provinsi barat daya Sichuan China akan mengizinkan individu yang belum menikah untuk berkeluarga.

Selain itu, mereka yang hamil dan punya anak tanpa menikah juga berhak menikmati manfaat yang disediakan untuk pasangan yang sudah menikah.

Ini merupakan upaya terbaru pemerintah setempat untuk manahan penurunan angka kelahiran.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (31/1/2023), pemerintah Sichuan sebelumnya mendikte bahwa hanya wanita menikah yang diizinkan secara hukum untuk melahirkan.

Namun dengan tingkat pernikahan dan kelahiran yang turun ke rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir, otoritas provinsi itu mengubah aturan 2019 untuk para lajang yang ingin memiliki anak.

Mulai 15 Februari mendatang, pasangan yang sudah menikah dan siapapun yang menginginkan keturunan akan diizinkan untuk mendaftar ke pemerintah di provinsi terpadat ke-5 di China itu, mereka dapat mendaftar tanpa batas jumlah anak.

"Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan populasi jangka panjang dan seimbang," kata Komisi Kesehatan Sichuan, dalam sebuah pernyataan di laman resminya.

Hingga saat ini, komisi itu hanya mengizinkan pasangan menikah yang ingin memiliki hingga dua anak untuk mendaftar ke pihak berwenang setempat.

Perlu diketahui, populasi China menyusut tahun lalu untuk kali pertama dalam enam dekade.

Ini perubahan bersejarah yang diperkirakan akan mengantarkan periode penurunan populasi.

Prospek itu mendorong pihak berwenang untuk meluncurkan insentif dan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu.

Sebuah sistem registrasi nasional bagi pasangan untuk mendaftar ke otoritas lokal memastikan asuransi persalinan dapat menutupi tagihan medis.

Sementara itu, membiarkan wanita yang telah menikah menyimpan gaji mereka selama cuti melahirkan.

Menurut data pemerintah, tunjangan ini kini akan diperluas ke wanita dan pria lajang di Sichuan, yang menempati urutan ke-7 di negara tersebut dalam hal mereka yang berusia di atas 60 tahun, atau mencapai lebih dari 21 persen populasinya.

Sebagian besar penurunan demografi China berasal dari kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1980 hingga 2015. (*)