Menurutnya, pembentukan pansus menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kondisi keuangan daerah.
Politisi PKS ini menilai kondisi fiskal Pemkot Samarinda saat ini cukup rentan.
Ketersediaan kas daerah disebut belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan rutin.
Selain itu, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan pemerintah kota.
“Pendapatan daerah kita ini dalam kondisi agak rentan. Dana di kas Pemkot tidak tersedia cukup untuk bisa membiayai seluruh kegiatan. Kemudian ada utang-utang pihak ketiga dan segala macam,” ucapnya.
Ia menegaskan, pansus nantinya tidak boleh hanya berkutat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD juga perlu mengevaluasi seluruh potensi penerimaan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk memastikan perhitungan dana bagi hasil dan opsen pajak dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, DPRD Samarinda dapat melakukan koordinasi dan pembahasan bersama DPRD Kalimantan Timur guna memperoleh kejelasan mengenai mekanisme serta besaran penerimaan yang menjadi hak Kota Samarinda.
Pengawasan juga perlu menyentuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Abdul Rohim menilai DPRD perlu mengetahui dasar formulasi dan perhitungan alokasi dana yang diterima Samarinda selama ini.
“Selama ini kita cuma dapat angkanya. Tetapi, kita tidak mengerti apakah memang hak kita sebesar itu atau jangan-jangan kita bisa dapat lebih besar lagi,” pungkasnya.
Melalui pembentukan pansus, diharapkan mampu mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap sekaligus memperjuangkan hak fiskal daerah.
Abdul Rohim berharap langkah tersebut dapat membantu Pemkot Samarinda memperkuat kapasitas keuangan daerah, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terus terbebani keterbatasan anggaran. (Adv)
Inti Berita
- Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim dalam rapat paripurna setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan laporan hasil reses.
- Menurutnya, pembentukan pansus menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kondisi keuangan daerah.
- Politisi PKS ini menilai kondisi fiskal Pemkot Samarinda saat ini cukup rentan.
Baca Juga:
Tim Redaksi
Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.


