Soroti Keluhan Warga, DPRD Samarinda Bakal Sidak Proyek Hotel JW Marriott

Melalui Komisi III, DPRD Samarinda berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut, terutama terkait tanggung jawab pihak pengembang terhadap kerusakan bangunan milik warga yang diduga terdampak aktivitas proyek.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Ia mengatakan pihak pengelola proyek sebelumnya telah menyampaikan kesediaan untuk memberikan kompensasi kepada warga yang mengalami kerusakan rumah.

Menurutnya, DPRD akan memastikan komitmen tersebut benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan kesanggupan pihak pengelola untuk memberikan kompensasi itu benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan janji, sementara kerugian yang mereka alami tidak diselesaikan,” ujar Rohim.

Ia menjelaskan, DPRD juga membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai perkembangan pemberian kompensasi tersebut.

Jika masih terdapat warga yang belum mendapatkan haknya, pihak pengembang akan dimintai pertanggungjawaban.

Selain mengawal persoalan ganti rugi, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan hotel.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang akan diperiksa meliputi kelengkapan perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan.

Politisi PKS ini menegaskan, pengembang harus memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar, terutama masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi proyek.

“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi masyarakat di sekitarnya justru dirugikan. Semua ketentuan harus dipenuhi dan tanggung jawab terhadap warga juga wajib diselesaikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lebih tegas apabila pengembang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahkan, penghentian sementara kegiatan pembangunan dapat menjadi salah satu opsi yang didorong apabila kewajiban terhadap warga terus diabaikan.

“Kalau kewajiban kompensasi tidak dipenuhi, tentu ada langkah lanjutan yang bisa kami tempuh, termasuk meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara,” pungkas Rohim. (Adv)