POPNEWS.ID – Guna menjamin keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terdampak bencana alam, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan langkah serius.
Empat sekolah yang kerap dilanda banjir dan longsor masuk dalam rencana relokasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Empat sekolah tersebut ialah SMP Negeri 48 di Jalan Proklamasi, SMP Negeri 24 dan SD Negeri 013 di Jalan Suryanata, serta SMP Negeri 27 di Jalan Batu Cermin.
Rencana ini dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Balai Kota, pada Senin (3/11/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa keempat sekolah itu menghadapi persoalan berbeda, mulai dari kepadatan bangunan, genangan banjir rutin, hingga pergerakan tanah yang memicu kerusakan struktur.
“Untuk SMPN 48, sekolah ini berbagi gedung dengan SDN 004 dan SDN 016 di kawasan Jalan Proklamasi. Agar tidak terlalu padat dan tetap nyaman, kami mengusulkan satu sekolah untuk direlokasi. Rencana kami, SMPN 48 akan dipindahkan ke lahan milik pemerintah di Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo SKM,” jelas Asli Nuryadin dalam rapat tersebut.
Sementara itu, SMPN 24 dan SDN 013 di Jalan Suryanata selama ini menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras melanda.
Kondisi itu kerap mengganggu kegiatan belajar mengajar karena ruang kelas tergenang air dan akses menuju sekolah sulit dilalui siswa.
Adapun SMPN 27 di Jalan Batu Cermin menghadapi ancaman longsor akibat pergerakan tanah.
Beberapa bagian bangunan bahkan sudah mengalami keretakan dan membutuhkan penanganan serius agar tidak membahayakan keselamatan guru maupun peserta didik.
Asli menambahkan, proses relokasi nantinya akan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan lokasi sekolah baru.
“Kami tidak ingin relokasi justru menyulitkan warga. Harapannya, lahan pemerintah yang masih kosong bisa dimanfaatkan agar tetap mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Andi Harun langsung memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan langkah cepat.
Ia meminta BPKAD dan TWAP segera meninjau lokasi yang diusulkan agar proses perencanaan relokasi bisa segera dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang aktual.
“Untuk SMPN 48, kita lihat dulu lahan milik Pemkot di Jalan Damanhuri, Perumahan Borneo SKM, seperti yang diusulkan Disdikbud. Saya minta tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakannya,” tegas Andi Harun.
Namun, tidak semua sekolah langsung dipastikan akan direlokasi.
Untuk SDN 013, misalnya, Andi Harun menilai relokasi ke lahan baru mungkin belum memungkinkan karena posisi lahan pemerintah yang tersedia masih cukup jauh dari kawasan permukiman warga.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembangunan desain bangunan panggung agar ruang kelas tidak tergenang saat banjir datang.
“Konsep bangunan panggung ini bisa menjadi solusi sementara sambil kita evaluasi sistem drainase di kawasan Suryanata. Saya minta PUPR, BPKAD, dan TWAP turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan,” tambahnya.
Untuk SMPN 27 di Jalan Batu Cermin, Pemkot Samarinda tidak akan langsung melakukan relokasi.
Menurut Andi Harun, langkah utama yang harus diambil adalah mitigasi bencana agar aktivitas belajar dapat tetap berlangsung dengan aman.
“Kita tidak perlu terburu-buru memindahkan sekolah. Yang penting, wilayah sekitar harus lebih aman terlebih dahulu. Saya minta Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga PUPR serta BPBD melakukan penilaian teknis agar langkah pencegahan bisa segera dijalankan. Hasilnya saya tunggu hari Jumat ini,” tegas Andi Harun.
Rencana relokasi dan mitigasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang aman, layak, dan nyaman.
Andi Harun menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal fasilitas belajar, tetapi juga soal keselamatan dan keberlanjutan lingkungan tempat anak-anak menimba ilmu.
“Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi juga tempat membangun masa depan. Maka pemerintah wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka,” kata Andi Harun.
Langkah Pemkot Samarinda ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari evaluasi rutin terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah yang rawan bencana.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antar-perangkat daerah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Dengan koordinasi yang kuat antara Disdikbud, PUPR, BPBD, dan BPKAD, kami berharap semua keputusan terkait relokasi sekolah ini bisa diambil secara cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan siswa,” pungkasnya. (*)
