POPNEWS.ID – Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda menunjukkan tren positif menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, realisasi PAD hingga Desember 2025 mencapai Rp1,01 triliun atau 84,58 persen dari target Rp1,2 triliun.
Capaian ini menempatkan Samarinda di atas rata-rata kinerja fiskal provinsi.
Kerja Kolektif Aparatur Menguatkan PAD
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur pemerintah daerah.
Menurutnya, strategi yang dijalankan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Capaian ini adalah buah dedikasi aparatur. Saya hanya memastikan seluruh ketentuan hukum dipatuhi dan tata kelola keuangan dikelola secara optimal agar berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Harun.
Ia menambahkan, pendekatan ini memastikan setiap potensi PAD dapat dimaksimalkan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Optimalisasi Keuangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan
Di bawah kepemimpinan Andi Harun, arah kebijakan keuangan daerah fokus pada optimalisasi sumber daya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, regulasi yang dinamis, dan tekanan fiskal, pemerintah kota tetap menjaga konsistensi pengelolaan PAD.
“Kami menekankan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus pengelolaannya secara transparan dan efektif. Tujuannya sederhana: agar masyarakat merasakan manfaatnya langsung,” tambahnya.
Pengakuan dari Kementerian Keuangan
Konsistensi pengelolaan keuangan daerah tersebut juga mendapat pengakuan institusional dari Kementerian Keuangan.
Pihak kementerian menilai tata kelola keuangan Samarinda berada pada kategori sangat baik.
Penghargaan ini memperkuat reputasi kota sebagai daerah dengan manajemen fiskal yang profesional dan akuntabel.
Dengan pencapaian ini, Samarinda tidak hanya berhasil memenuhi target PAD, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (*)
