POPNEWS.ID – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya mencapai kesepakatan penting dalam perundingan lanjutan tarif dagang resiprokal yang telah berlangsung sejak pertengahan 2025.
Kesepakatan ini membuka ruang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia menembus pasar Amerika Serikat dengan tarif yang lebih rendah, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi strategis kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan dengan Ambassador United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington pada Selasa (23/12/2025) berjalan konstruktif dan menghasilkan sejumlah keputusan utama.
“Pertemuan dengan USTR berjalan baik dan menghasilkan kesepakatan penting,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Washington.
Perundingan ini merupakan kelanjutan dari negosiasi awal yang dimulai sejak 22 Juli 2025. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, Indonesia dan AS sepakat menuntaskan substansi perjanjian tarif dagang resiprokal dan menetapkan jadwal penandatanganan resmi pada akhir Januari 2026.
Airlangga menegaskan bahwa dokumen kesepakatan akan ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Penandatanganan akan dilakukan secara resmi oleh kedua kepala negara pada akhir Januari 2026,” kata Airlangga.
Tarif Resiprokal Diturunkan Secara Signifikan
Salah satu poin paling krusial dalam kesepakatan ini adalah keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan keringanan tarif terhadap sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia. Tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32 persen disepakati turun menjadi 19 persen.
Airlangga menyebutkan bahwa komoditas yang mendapatkan pengecualian atau pembebasan dari tarif tinggi tersebut meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh. Penurunan tarif ini dinilai akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS yang selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar.
“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi peningkatan ekspor nasional, terutama untuk komoditas unggulan Indonesia,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan ini memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan pelaku ekspor Indonesia yang selama ini terdampak kebijakan tarif resiprokal.
Mineral Kritis Jadi Fokus Kerja Sama Baru
Di balik keringanan tarif tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengajukan satu permintaan utama kepada Indonesia, yakni membuka akses kerja sama terkait komoditas mineral kritis. Menurut Airlangga, permintaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan strategis industri AS terhadap pasokan mineral tertentu.
Airlangga menilai kerja sama ini bersifat saling menguntungkan karena Indonesia memiliki cadangan mineral kritis yang besar dan berpotensi dikembangkan melalui skema komersial yang adil.
“Ini bersifat komersial dan strategis serta memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara,” jelas Airlangga.
Pemerintah Indonesia, kata dia, akan memastikan bahwa kerja sama mineral kritis tetap sejalan dengan kebijakan hilirisasi dan kepentingan nasional.
Dorongan Deregulasi dan Hambatan Non-Tarif
Selain isu tarif dan mineral kritis, perundingan juga membahas komitmen Indonesia dalam melakukan deregulasi kebijakan perdagangan. Pemerintah AS mendorong Indonesia untuk mengurangi hambatan non-tarif yang selama ini dinilai menghambat arus perdagangan bilateral.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan komitmen tersebut dalam pernyataan bersama sebelumnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen membuka akses pasar secara bertahap dan menyelesaikan berbagai isu teknis yang menjadi perhatian mitra dagang.
“Indonesia berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif dan membuka akses pasar demi memperkuat kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat,” tegas Airlangga.
Langkah deregulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih transparan dan kompetitif bagi kedua negara.
KBRI Washington Siapkan Agenda Kenegaraan
Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menyampaikan bahwa KBRI Washington telah menyiapkan seluruh agenda diplomatik terkait rencana pertemuan kedua kepala negara.
“Kami di KBRI sudah mulai melakukan hitung mundur untuk kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada akhir Januari,” ujar Indroyono.
Ia menegaskan bahwa pihak KBRI siap memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan, termasuk penandatanganan kesepakatan, agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Menurutnya, implementasi kesepakatan menjadi fokus utama setelah dokumen ditandatangani.
“Tugas kami memastikan kesepakatan ini bisa segera diimplementasikan setelah ditandatangani,” katanya.
Dampak bagi Ekonomi Nasional
Kesepakatan tarif dagang resiprokal ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan perdagangan global. Penurunan tarif diharapkan mendorong peningkatan ekspor, memperluas pasar produk nasional, dan menjaga stabilitas neraca perdagangan.
Pemerintah optimistis kerja sama ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–AS sekaligus membuka peluang investasi baru, khususnya di sektor sumber daya alam, industri pengolahan, dan perdagangan.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan komitmen untuk membangun kemitraan ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang.
(Redaksi)