POPNEWS.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menghadiri High Level Meeting (HLM) yang digelar Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pencapaian target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun Anggaran 2025, evaluasi belanja daerah secara nontunai, serta penandatanganan Perjanjian Kinerja Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa capaian ETPD Pemkot Samarinda berada pada posisi terbaik se-Kaltim.
Ia juga menambahkan bahwa progres ini tengah diproyeksikan menjadi nominasi dalam agenda Bank Indonesia yang akan berlangsung pada 28 November mendatang.
“Hari ini kita melaksanakan High Level Meeting terkait evaluasi ETPD. Capaian kita saat ini sudah sangat baik, terbaik se-Kalimantan Timur, dan insyaallah akan dinominasikan pada agenda Bank Indonesia tanggal 28 November,” ujar Andi Harun.
Meski capaian saat ini tergolong baik, Andi Harun menegaskan bahwa penyelenggaraan ETPD belum sepenuhnya optimal.
Menurutnya, capaian yang ada masih jauh dari target 100 persen.
Oleh karena itu, ia memberikan masukan internal yang bersifat kritis untuk meningkatkan kinerja ETPD, baik di sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Capaian ini belum sampai 100 persen. Setelah lima tahun berjalan, seharusnya kita sudah berada di atas rata-rata dan mendekati 100 persen. Karena itu, saya mendorong seluruh pihak terkait untuk menuntaskan implementasi ETPD secara lebih optimal,” tambah Andi Harun.
Andi Harun juga menjelaskan tiga manfaat utama dari elektronifikasi transaksi, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menekankan bahwa ETPD bukan sekadar mekanisme administrasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Dalam HLM ini, evaluasi ETPD menjadi fokus utama karena dianggap sebagai salah satu indikator kinerja daerah yang dapat memengaruhi pencapaian target PAD.
Evaluasi dilakukan terhadap implementasi ETPD dalam transaksi pendapatan dan belanja, termasuk pemanfaatan sistem nontunai untuk berbagai transaksi pemerintah daerah.
Selain ETPD, kegiatan HLM juga membahas realisasi PAD Triwulan III 2025.
Andi Harun menegaskan bahwa pengelolaan PAD harus terus ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Evaluasi belanja daerah secara nontunai juga menjadi bagian penting dari agenda ini, dengan tujuan memastikan setiap transaksi tercatat secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, penandatanganan Perjanjian Kinerja Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2025 dilakukan sebagai wujud tanggung jawab Pemkot Samarinda dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Langkah ini juga menjadi bentuk koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mencapai target-target keuangan yang realistis dan transparan.
Dengan capaian ETPD yang kini terbaik di Kaltim, Andi Harun optimistis Samarinda akan terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memaksimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Ia berharap implementasi ETPD yang optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (*)