POPNEWS.ID – Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim buka suara terkait ketidakhadiran Malaysia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir.
Dalam sesi tanya jawab di Dewan Rakyat pada Selasa (14/10), Anwar menjelaskan bahwa Malaysia tidak diundang karena tidak memberikan dukungan penuh tanpa syarat terhadap rencana perdamaian 20 poin yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
“Negara-negara yang diundang adalah mereka yang sepenuhnya mendukung rencana perdamaian 20 poin. Malaysia tidak termasuk karena kami memberikan dukungan bersyarat,” ujar Anwar seperti dikutip dari MalayMail.
Anwar menegaskan bahwa meskipun tidak hadir, Malaysia tetap mendukung setiap upaya perdamaian yang bertujuan menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
Namun, ia menyatakan bahwa dukungan tersebut harus disertai syarat-syarat prinsipil, termasuk pengakuan atas kedaulatan Palestina, penyelesaian konflik secara menyeluruh, serta hak kembali bagi warga Palestina yang terusir dari tanah air mereka.
Syarat Dukungan Malaysia: Bukan Perdamaian yang Setengah Hati
Menurut Anwar, posisi Malaysia terhadap isu Palestina telah lama konsisten, yakni mendukung solusi dua negara dan penyelesaian yang mencakup semua wilayah yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Ia menolak pendekatan yang hanya menguntungkan satu pihak atau mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina.
“Kami mendukung setiap inisiatif perdamaian, termasuk dari AS, selama itu mencakup solusi komprehensif yang menghormati hak-hak Palestina,” tegasnya.
Anwar menambahkan bahwa sebagian besar negara yang hadir dalam KTT di Mesir memberikan dukungan tanpa syarat terhadap rencana Trump.
Sementara itu, Malaysia termasuk dalam kelompok kecil negara—bersama dengan Qatar, Yordania, dan beberapa lainnya yang menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana-rencana perdamaian yang diajukan.
Situasi Kemanusiaan di Gaza: “Hampir ke Titik Kelaparan”
Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengangkat kondisi kemanusiaan di Gaza yang menurutnya telah mencapai tingkat kritis.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun telah dijanjikan bantuan sebanyak 600 truk, hingga hari sebelumnya hanya 167 truk yang diizinkan masuk oleh otoritas terkait.
“Situasi di Gaza sangat buruk, hampir mencapai titik kelaparan. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hukum internasional,” katanya.
Anwar mengecam pembatasan bantuan yang dilakukan terhadap wilayah konflik, terutama di saat masyarakat sipil menjadi korban utama.
Ia menegaskan bahwa Malaysia akan terus menyuarakan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tak terbatas bagi warga Gaza.
Dukungan Malaysia Sejalan dengan Negara-Negara Islam Lain
Anwar juga menyatakan bahwa sikap Malaysia mencerminkan suara banyak negara Islam yang menuntut penghentian segera permusuhan, perlindungan terhadap warga sipil, dan penyelesaian damai jangka panjang.
Ia menyebut bahwa bahkan Hamas, yang dianggap sebagai salah satu pihak dalam konflik, telah menunjukkan kesediaan untuk mendukung upaya perdamaian, selama resolusi yang diajukan benar-benar menyeluruh dan adil.
“Bahkan perwakilan Hamas yang menghadiri pertemuan di Sharm El-Sheikh menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap upaya perdamaian, tetapi menekankan perlunya penyelesaian yang tuntas,” kata Anwar.
Tidak Akan Berubah: Malaysia Tetap Konsisten Bela Palestina
Menutup pernyataannya, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa posisi Malaysia terhadap perjuangan Palestina tidak akan berubah.
Perdamaian sejati, menurutnya, hanya bisa dicapai apabila akar konflik diselesaikan, terutama isu pendudukan wilayah dan pengakuan kedaulatan Palestina.
“Kami mendukung usaha yang dapat segera menghentikan penghancuran dan pembunuhan, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak, tetapi dukungan itu mesti disertai syarat yang menjamin penyelesaian tuntas,” ujar Anwar.
Ia juga menambahkan bahwa Malaysia akan terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan PBB, untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi di kawasan tersebut.
Pernyataan Anwar Ibrahim ini memperkuat komitmen Malaysia sebagai salah satu negara yang konsisten membela hak-hak Palestina, meski harus berhadapan dengan tekanan diplomatik internasional.
Ketidakhadiran Malaysia dalam KTT Sharm El-Sheikh bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk penolakan terhadap solusi sepihak yang tidak menyelesaikan akar konflik. (*)