POPNEWS.ID – Penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) masih jauh dari optimal.
Hingga akhir September 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp 800,9 triliun atau sekitar 62,8% dari total pagu anggaran yang ditetapkan dalam outlook APBN sebesar Rp 1.275,6 triliun.
Artinya, masih ada Rp 474,7 triliun anggaran negara yang belum terserap, padahal tahun anggaran tinggal tersisa sekitar 2,5 bulan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (14/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan penyisiran anggaran pada akhir Oktober.
Kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap anggaran akan mengalami relokasi atau pemindahan anggaran ke sektor lain yang dinilai lebih produktif.
“Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” ujar Purbaya dalam konferensi persnya.
Dorongan Percepatan dengan Tetap Jaga Kualitas
Menteri Keuangan juga mendorong agar K/L segera menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam waktu yang tersisa.
Namun demikian, percepatan tersebut tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Hal ini turut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, yang menekankan bahwa belanja pemerintah harus tetap mengutamakan tata kelola yang baik dan memiliki dampak langsung ke masyarakat.
“Bukan hanya masalah percepatan belanja, tapi kita ingin tata kelolanya bagus dan juga memang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi nggak juga kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi nggak bagus,” tegasnya.
Febrio menyebut pihaknya saat ini tengah memantau 10 kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan terendah atau yang belum menunjukkan progres signifikan dalam pengelolaan anggaran.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak sekadar dihabiskan secara simbolik menjelang akhir tahun.
“Prioritas kita pertama adalah mendorong memastikan K/L belanja semaksimal mungkin. Tadi ada top 10 paling nggak ya sudah kita lihat, belanja dari masing-masing K/L, mana yang masih agak lagging, mana yang sudah cukup menjanjikan dengan pasti bahwa dia akan menyelesaikan sampai akhir tahun,” kata Febrio.
Kontribusi Besar terhadap PDB
Belanja kementerian dan lembaga memiliki peran strategis dalam menopang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Febrio menyebut bahwa kontribusi belanja negara terhadap PDB bisa mencapai 14–15%, sehingga percepatan realisasi belanja sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya menjelang tutup tahun.
“Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14–15% dari PDB. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonominya,” jelas Febrio.
Pemerintah berharap bahwa mayoritas kementerian dan lembaga bisa menuntaskan penyerapan anggarannya tepat waktu.
Namun demikian, relokasi anggaran tetap menjadi opsi apabila dalam waktu dekat tidak ada kemajuan yang signifikan dari kementerian terkait.
Risiko Akhir Tahun: Belanja Menumpuk, Kualitas Terancam
Fenomena buru-buru belanja” di akhir tahun anggaran menjadi risiko tersendiri.
Banyak pihak khawatir, percepatan penyerapan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan berdampak pada menurunnya kualitas belanja, meningkatnya potensi pemborosan, hingga inefisiensi penggunaan dana publik.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong percepatan, tetapi juga pengawasan ketat terhadap kualitas penggunaan anggaran.
Proyek dan program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Dengan waktu yang semakin sempit, kementerian dan lembaga didesak untuk bergerak cepat namun tetap hati-hati.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, telah memberikan sinyal kuat bahwa anggaran yang tidak terserap akan segera direalokasi ke sektor lain yang lebih membutuhkan dan lebih siap menyerap anggaran.
Situasi ini menjadi ujian tata kelola fiskal nasional.
Di tengah tekanan untuk menstimulus ekonomi, efektivitas penggunaan anggaran negara menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. (*)