POPNEWS.ID – Setelah sebelumnya diwarnai kekhawatiran akibat rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 70 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini mulai melihat titik terang.
Hasil komunikasi intensif dengan pemerintah pusat menunjukkan sinyal positif, potongan DBH kemungkinan besar hanya akan berkisar di angka 30 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan bahwa pendekatan dialog dan diplomasi fiskal yang dilakukan pihaknya dengan Kementerian Keuangan berhasil meredam rencana pemotongan drastis tersebut.
“Dari hasil pembahasan terakhir, ada sinyal positif. Potongan DBH kemungkinan besar tidak akan sebesar yang dikhawatirkan. Kita harap bisa ditekan di kisaran 30 persen saja,” ujar Seno saat dikonfirmasi pada Minggu (12/10/2025).
Menurut Seno, pemerintah pusat saat ini sedang memfinalisasi formulasi baru terkait skema DBH untuk tahun anggaran mendatang.
Kaltim, sebagai salah satu daerah penyumbang utama pendapatan nasional melalui sektor migas dan batu bara, terus menekankan pentingnya keadilan fiskal.
“Kami mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya melihat ini dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. Kaltim harus mendapat porsi yang adil,” tegasnya.
Jika rencana pemangkasan bisa ditekan hingga 30 persen, Pemprov Kaltim akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk melanjutkan program-program prioritas daerah, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan.
Seno juga memastikan bahwa Pemprov Kaltim akan terus mengawal proses ini hingga keputusan akhir ditetapkan.
Tim teknis daerah telah disiapkan untuk memastikan perhitungan DBH yang lebih realistis dan berpihak pada daerah.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada keputusan final. Komitmen kami adalah menjaga agar pembangunan di daerah tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan fiskal yang tidak proporsional, tambahnya.
Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim menyambut baik arah pembahasan kebijakan fiskal yang semakin terbuka terhadap masukan daerah.
Seno menilai ini sebagai peluang penting bagi Kaltim untuk memperjuangkan haknya.
“Kita lihat ini sebagai momentum positif. Harapannya, keputusan akhir nanti benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan menghargai peran Kaltim dalam menopang ekonomi nasional,” tutupnya. (*)