POPNEWS.ID – Ribuan pelajar di kawasan Jalan Ir. H. Juanda, Samarinda, masih belum memiliki fasilitas penyeberangan jalan yang memadai setelah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan SMPN 4 resmi dibongkar pada akhir Juli lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, sebab setiap hari siswa dari empat sekolah harus menyeberangi jalur padat lalu lintas tanpa perlindungan yang memadai.
Sebagai solusi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah mengajukan usulan pembangunan zebra cross di depan SMPN 4 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XVII Kaltim. Namun, langkah itu belum bisa langsung direalisasikan karena jalan Juanda berstatus jalan nasional.
“Karena statusnya jalan nasional maka kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Pemkot tidak bisa serta-merta melakukan pengecatan marka atau pemasangan rambu lalu lintas tanpa izin resmi,” jelas Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, Kamis (11/9/2025).
Usulan Dishub telah direspons BPTD, tetapi BPTD menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Artinya, Pemkot Samarinda masih harus menunggu persetujuan pusat sebelum bisa mengeksekusi rencana tersebut.
Sementara itu, Dishub sudah menyiapkan skema pelaksanaan jika izin turun. Zebra cross akan dicat di titik depan SMPN 4, dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Sedangkan pemangkasan median jalan yang cukup tinggi akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.
“Kalau sudah disetujui, anggaran tetap dari Dishub. Surat dari BPTD hanya menindaklanjuti permintaan kita. Realisasi penuh tetap menunggu Dirjen Perhubungan Darat,” tambah Manalu.
Kendati demikian, Dishub belum dapat menjamin penyediaan fasilitas tambahan seperti warning light dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah.
Sejak pembongkaran JPO pada 31 Juli lalu, siswa dari SMPN 4, SMPN 5, SMAN 3, dan SMAN 5 kehilangan fasilitas penyeberangan yang aman. JPO dianggap tidak layak, kerap disalahgunakan, serta tidak efektif digunakan pelajar. Situasi ini membuat kebutuhan zebra cross menjadi mendesak.
“Harapannya, persetujuan segera turun, karena menyangkut keselamatan ribuan pelajar di kawasan tersebut,” pungkas Manalu.
(Redaksi)