POPNEWS.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun siap membangun kantor baru Polsek Kota usai 15 tahanan kabur. Kasus kaburnya 15 tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Samarinda Kota pada Minggu lalu (19/10/2025) menyita perhatian publik. Hal ini sekaligus menggugah kesadaran pemerintah daerah untuk segera berbenah.
Bangunan Cagar Budaya
Andi Harun menegaskan bahwa insiden ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki fasilitas kepolisian. Menurut penilaian masyarakat, gedung Polsek Kota sudah tidak memenuhi kelayakan sebagai kantor operasional akibat kondisinya yang sempit dan berusia tua.
“Setelah ditinjau oleh Bapak Kapolda Kalimantan Timur, disimpulkan bahwa kondisi bangunan Polsek Samarinda Kota sudah tidak layak untuk direnovasi lagi,” kata Andi Harun, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, bangunan Polsek Kota yang terletak di kawasan pusat kota itu tidak hanya berusia tua. Bangunan ini juga berstatus cagar budaya. Ketentuan hukum melarang pelaksanaan renovasi besar-besaran terhadap hal ini.
“Bangunan itu cagar budaya. Artinya, tidak boleh dilakukan perubahan struktur secara menyeluruh. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah mencari tempat baru,” ujarnya tegas.
Andi Harun memastikan bahwa pihak kepolisian sudah bergerak cepat untuk menindaklanjuti peristiwa pelarian tersebut. Ia mengapresiasi kinerja jajaran Polresta Samarinda yang berhasil menangkap kembali sebagian besar tahanan dalam waktu singkat.
“Saya setiap hari berkomunikasi dengan Pak Kapolresta. Alhamdulillah, hingga hari ini sudah 15 tahanan yang berhasil ditangkap kembali,” jelasnya.
Meski demikian, Andi Harun menilai bahwa insiden tersebut menjadi pelajaran penting. Hal ini menyangkut pentingnya kelayakan fasilitas tahanan dan sistem pengamanan yang lebih memadai. Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa tinggal diam dan harus turut bertanggung jawab. Mereka harus membantu aparat kepolisian dalam menyediakan infrastruktur yang layak. Menanggapi persoalan itu, Andi Harun menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda siap membantu Polri. Ini dalam pembangunan kantor Polsek Kota yang baru.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan operasional.
“Kalau tempatnya sudah ada, insya Allah pemerintah kota siap membantu pembangunan Polsek Kota. Ini bukan hanya soal kebutuhan Polri, tapi juga kebutuhan seluruh masyarakat Samarinda,” ucapnya.
Menurutnya, kehadiran kantor Polsek yang representatif bukan hanya untuk menjaga keamanan tahanan, tetapi juga demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas yang memadai akan mendukung efisiensi kerja aparat dan menumbuhkan rasa aman bagi warga di kawasan pusat kota.
“Polsek Kota punya wilayah kerja yang sangat vital karena mencakup pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan. Kantornya harus bisa mencerminkan profesionalitas dan kesiapan aparat dalam melayani,” imbuhnya.
Pihak kepolisian menilai bangunan Polsek Kota saat ini tidak layak lagi untuk kantor operasional. Mereka menilai bangunan tersebut sempit, berusia tua, dan memiliki kondisi fisik yang rawan serta tidak memenuhi standar keamanan untuk tahanan.
Rencana Lokasi
“Setelah peninjauan Kapolda, jelas bahwa bangunan itu tidak bisa dipertahankan. Sudah waktunya kita pindahkan ke lokasi baru yang lebih representatif,” ujar Andi Harun.
Pemkot Samarinda pun akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan lokasi baru. Pemerintah akan memastikan lokasi terlebih dahulu, lalu menyiapkan rencana pembangunan sesuai ketentuan.
“Nanti kita lihat dulu tempat yang cocok, berapa luas lahannya, dan berapa kebutuhan anggarannya. Kalau semua sudah jelas, kita siap bantu pembangunan,” kata Andi Harun.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak ingin insiden serupa terulang. Karena itu, perbaikan infrastruktur kepolisian di sektor kota menjadi prioritas bersama.
“Kita ingin ini jadi kejadian terakhir. Ke depan, Polresta Samarinda punya Polsek Kota yang baru, aman, dan layak digunakan,” tuturnya.
Andi Harun menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Ini penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan warga kota. Menurutnya, dukungan terhadap sarana kepolisian bukan hanya bentuk bantuan kelembagaan. Ini juga merupakan investasi sosial bagi keselamatan masyarakat.
“Kalau kita bicara keamanan kota, itu tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan. Makanya, begitu tahu kondisi Polsek tidak layak, kami langsung siap ikut membantu,” katanya.
Ia berharap, dukungan ini dapat memperkuat kinerja Polresta Samarinda dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perkotaan yang terus berkembang. Dengan adanya kantor baru yang lebih layak, pemerintah berharap aparat dapat bekerja lebih optimal, baik dalam pelayanan publik maupun penegakan hukum.
“Yang kita inginkan bukan hanya bangunan baru, tapi juga sistem pelayanan yang lebih modern, transparan, dan manusiawi. Ini sejalan dengan semangat kita untuk menjadikan Samarinda sebagai kota yang aman dan nyaman bagi semua,” pungkasnya.
Kasus pelarian 15 tahanan dari Rutan Polsek Samarinda Kota terjadi pada Minggu (19/10/2025).
Para tahanan menjebol bagian dinding ruang tahanan yang sudah rapuh lalu melarikan diri. Polisi segera melakukan pengejaran besar-besaran. Aparat berhasil menangkap kembali 14 tahanan dalam waktu kurang dari dua hari. Namun, satu orang masih dalam pengejaran hingga Minggu sore.
Peristiwa ini menjadi momentum bagi Pemkot Samarinda dan Polri. Mereka perlu memperkuat sinergi dalam pembangunan fasilitas penegakan hukum yang lebih aman dan representatif. (*)